<![CDATA[Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengansegala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapisbawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut.Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebutdalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawahuntuk memanfaatkannya.Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayananpembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atassehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah.Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagimasyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu.Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat inirencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutamakepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsimasyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupunlingkungan sosial.]]>
Copyrights © 2010
