<![CDATA[ Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa ]]>
Copyrights © 2010
