Articles
<![CDATA[KAJIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[M.Si., Gunistiyo ,]]>;
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[SH.,MH, Siswanto ,]]>;
<![CDATA[Widodo, Agus Setio]]>;
<![CDATA[Sari, Inayah Adi]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.593 KB)
<![CDATA[ Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Kata Kunci: Pendididikan Gratis ]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[SH.,MH., Siswanto ,]]>;
<![CDATA[M.Si, Gunistyo ,]]>;
<![CDATA[Prabowo, Sana]]>;
<![CDATA[Widodo, Agus Setio]]>;
<![CDATA[Sari, Inayah Adi]]>;
<![CDATA[Mulyana, Yana]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.244 KB)
<![CDATA[ Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa ]]>
<![CDATA[ISU DAN FOKUS PEMBERDAYAAN GURU ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[Fr, Dewi Apriani]]>
<![CDATA[ CERMIN No 045 (2009): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.739 KB)
<![CDATA[Kualifikasi dan kompetensi guru di Indonesia masih rendah, sementara pendidikan dituntut untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaannya. Hal itu berkonsekuensi terhadap tugas sekolah, perubahan peranan guru, fungsi mengajar, dan titik berat kompetensi siswa.Implikasinya, diperlukan pemberdayaan atau profesionalisasi yang sistematik, sistemik, dan berkelanjutan. Profesionalisasi dalam konteks ini mencakup dimensi-dimensi the improvement of status, the improvement of practice, dan perubahan budaya kerja guru. Dimensi pertama meliputi upaya yang terorganisasi untuk memenuhi kriteria profesi yang ideal. Dimensi kedua identik dengan professional development. Dimensi ketiga mengarah kepada penciptaan guru yang efektif.]]>
<![CDATA[STUDI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PROPINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 7 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.94 KB)
<![CDATA[Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah bertumpu pada asumsi perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan pendidikan sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu konsekuensinya adalah perlunya bantuan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan dana yang cukup besar dan meningkat setiap tahun. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan, permasalahan lapangan dan efektifitas program bantuan tersebut. Penjelasan teoritik yang dituangkan adalah isu pembiayaan pendidikan, dan peran pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif â analitik. Sumber data terdiri dari 77 sampel penerima bantuan ditambah unsur-unsur perwakilan stake holder pendidikan di daerah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan pengambangan dan peningkatan pendidikan memiliki kontribusi penting bagi para penerimanya. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan adminsitratif di dalam pelaksanaannya. Implikasinya adalah perlunya penyempurnaan produk kebijakan, koordinasi dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan dalam mempertanggungjawabkannya. Kata kunci : Bantuan, Peningkatan pendidikan, efektifitas]]>
<![CDATA[GURU YANG MELEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[Fr, Dewi Apriani]]>
<![CDATA[ CERMIN No 048 (2011): April ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3749.655 KB)
<![CDATA[ Kini guru yang melulu berpendekatan oral-verbal berbekal setumpuk literatur kumal di dalam kelas, kurang diapresiasi oleh siswa. Sebaliknya, guru yang aktif memperbaharui bahan ajar dan inovatif dalam penyajiannya, selalu dirindukan siswanya. Wajarlah kalau guru masa kini diharuskan melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di dalam manajemen dan organisasi bisnis, peran TIK menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu. Beberapa hasil penelitian memberikan dukungan empirik bahwa penerapan TIK dapat memperbaiki: manajemen mutu (Zadrony et al., 1992; Berkley & Gupta, 1994); komitmen dan kepemimpinan di beragam level manajemen; serta perubahan budaya organisasional secara signifikan. Di dalam dunia pendidikan pun TIK sudah menjadi kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu, bagaimana implikasinya terhadap desain dan model pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru? ]]>
<![CDATA[GURU YANG MELEK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[Fr, Dewi Apriani]]>
<![CDATA[ CERMIN No 048 (2011): April ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3749.655 KB)
<![CDATA[Kini guru yang melulu berpendekatan oral-verbal berbekal setumpuk literatur kumal di dalam kelas, kurang diapresiasi oleh siswa. Sebaliknya, guru yang aktif memperbaharui bahan ajar dan inovatif dalam penyajiannya, selalu dirindukan siswanya. Wajarlah kalau guru masa kini diharuskan melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di dalam manajemen dan organisasi bisnis, peran TIK menjadi bagian penting dari upaya peningkatan mutu. Beberapa hasil penelitian memberikan dukungan empirik bahwa penerapan TIK dapat memperbaiki: manajemen mutu (Zadrony et al., 1992; Berkley & Gupta, 1994); komitmen dan kepemimpinan di beragam level manajemen; serta perubahan budaya organisasional secara signifikan. Di dalam dunia pendidikan pun TIK sudah menjadi kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu, bagaimana implikasinya terhadap desain dan model pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru?]]>
<![CDATA[ISU DAN FOKUS PEMBERDAYAAN GURU ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[Fr, Dewi Apriani]]>
<![CDATA[ CERMIN No 045 (2009): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.739 KB)
<![CDATA[Kualifikasi dan kompetensi guru di Indonesia masih rendah, sementara pendidikan dituntut untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaannya. Hal itu berkonsekuensi terhadap tugas sekolah, perubahan peranan guru, fungsi mengajar, dan titik berat kompetensi siswa.Implikasinya, diperlukan pemberdayaan atau profesionalisasi yang sistematik, sistemik, dan berkelanjutan. Profesionalisasi dalam konteks ini mencakup dimensi-dimensi the improvement of status, the improvement of practice, dan perubahan budaya kerja guru. Dimensi pertama meliputi upaya yang terorganisasi untuk memenuhi kriteria profesi yang ideal. Dimensi kedua identik dengan professional development. Dimensi ketiga mengarah kepada penciptaan guru yang efektif.]]>
<![CDATA[STUDI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PROPINSI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 7 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.94 KB)
<![CDATA[Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah bertumpu pada asumsi perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan pendidikan sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu konsekuensinya adalah perlunya bantuan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan dana yang cukup besar dan meningkat setiap tahun. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan, permasalahan lapangan dan efektifitas program bantuan tersebut. Penjelasan teoritik yang dituangkan adalah isu pembiayaan pendidikan, dan peran pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif ? analitik. Sumber data terdiri dari 77 sampel penerima bantuan ditambah unsur-unsur perwakilan stake holder pendidikan di daerah penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan pengambangan dan peningkatan pendidikan memiliki kontribusi penting bagi para penerimanya. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan adminsitratif di dalam pelaksanaannya. Implikasinya adalah perlunya penyempurnaan produk kebijakan, koordinasi dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan dalam mempertanggungjawabkannya. Kata kunci : Bantuan, Peningkatan pendidikan, efektifitas]]>
<![CDATA[KAJIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[SH.,MH, Siswanto ,]]>;
<![CDATA[Widodo, Agus Setio]]>;
<![CDATA[Sari, Inayah Adi]]>;
<![CDATA[M.Si., Gunistiyo ,]]>;
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.593 KB)
<![CDATA[Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Kata Kunci: Pendididikan Gratis]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[Amir, Yayat Hidayat]]>;
<![CDATA[SH.,MH., Siswanto ,]]>;
<![CDATA[M.Si, Gunistyo ,]]>;
<![CDATA[Prabowo, Sana]]>;
<![CDATA[Widodo, Agus Setio]]>;
<![CDATA[Sari, Inayah Adi]]>;
<![CDATA[Mulyana, Yana]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.244 KB)
<![CDATA[Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa]]>
