<![CDATA[Pemerintahan pada semua tingkatan di Indonesia memiliki permasalahan kualitas pelayanan publik yang rendah sehingga berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan media tradisional yang identik dengan paper-based administration dalam penyebaran informasi ke masyarakat dan ketergantungan terhadap petugas pelayanan dalam memberikan umpan balik terhadap keluhan atau pertanyaan warga. Untuk efisiensi biaya dan efektifitas waktu penyebaran informasi dan pemberian umpan balik yang cepat, maka diperlukan media layanan berbasis Short Message Service (SMS) dalam strategi e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik. Target khusus penelitian ini adalah pemanfaatan kembali layanan SMS dalam e-Government yang selama ini telah ditinggalkan karena penanganan yang kurang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan survey lapangan di dua studi kasus kecamatan yaitu sumbersari dan kaliwates, mengumpulkan data layanan pemerintahan melalui kuesioner untuk dapat dibentuk pengetahuan sistem guna membangun Knowledge Management System (KMS). Dari pengujian dihasilkan identifikasi kondisi eksisting penyebaran informasi dan pengurusan administrasi publik baik pedesaan dan perkotaan tidak ada perbedaan signifikan. Hasil akhir kuesioner menunjukkan bahwa rata-rata saat ini metode penyebaran informasi yang dilakukan sangat kurang efektif sebesar 65%, tidak pernah mencari informasi terbaru sebesar 97,5%, sering mengurus administrasi kependudukan sebesar 75%, sering memberikan upah kepada petugas sebesar 88,5%, sering mengurus KTP sebesar 80%, hampir semua warga memiliki telepon seluler sebesar 94%, dan fasilitas yang paling sering digunakan adalah SMS sebesar 92,5%.]]>
Copyrights © 2016
