<![CDATA[Judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali. Terdapat permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Bali dan hambatan pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Povinsi Bali. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, diteliti permasalahan yang muncul terhadap aturan hukum dengan fakta yg terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini berbasis pada data primer dan data sekunder, yaitu penelitian dengan mengkaji suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum yang mendasarinya serta dikaitkan dengan tindakan pemerintah terhadap keadaan yang terjadi secara nyata di lapangan. Data-data yg diperoleh dianalisis secara evaluatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melakukan pengawasan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang terdapat di dalam proses penyelenggaraan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA. Untuk mengantisipasi hambatan, dilakukan perubahan saat melakukan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA dengan bentuk rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat penyetoran di Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Bali dalam hal ini Bank BPD Provinsi Bali.]]>
Copyrights © 2017
