<![CDATA[Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunannya. Namun demikian, pencapaian angka indeks ini masih jauh dari realisasi jika melihat visi provinsi Jawa Barat pada tahun 2010 yaitu mencapai IPM 80. Jika menelusuri teori, Pembangunan manusia memiliki peran yang cukup penting dalam menggerakan roda perekonomian suatu wilayah. Dengan modal manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi di wilayah tersebut akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah lainnya yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Hal ini terjadi karena Modal manusia merupakan motor penggerak dalam memanfatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Demikian pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memacu pembangunan manusia yang lebih baik. Dengan kinerja ekonomi yang tinggi, maka alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor publik akan jauh lebih besar. Dengan demikian, modal manusia akan menjadi lebih berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh dari pembangunan manusia terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat selama kurun waktu 1999-2003. Pemilihan topik ini dengan alasan, jika terbukti bahwa pembangunan manusia memiliki andil yang cukup besar terhadap kinerja ekonomi, maka stimulasi kebijakan yang diambil lebih mengarah pada bagaimana menciptakan mutu modal manusia.Dalam penelitian ini digunakan data pooling yang disusun dari data basis untuk penyusunan indeks pembangunan manusia di Jawa Bara selama tahun 1999-2003. Dari hasil estimasi model, maka diperoleh hasil bahwa pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat. Selain itu, pemerataan hasil pembangunan antara wilayah memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam mendorong pertumbuhan ouput reginal (Jawa Barat). Dengan demikian, pemerintah daerah maupun Pemprov hendaknya memberi perhatian yang lebih besar untuk pengembangan modal manusia. Salah satunya melalui penambahan alokasi dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pelayanan untuk sektor besik serta penyediaan infrastruktur bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sektor swasta harus mendapat prioritas yang lebih besar.]]>
Copyrights © 2006
