<![CDATA[ABSTRAKTesis berjudul: “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Jo Forum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepolisian (Mahkumjakpol) Dalam Hubungan Dengan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan di Tingkat Penyidikanâ€. Adapun yang menjadi latar belakang adalah bahwa tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan nilai kerugian dibawah Rp. 2.500.000,- seharusnya diadili dengan pemeriksaan acara cepat namun yang terjadi adalah diselesaikan melalui proses peradilan umum.Dalam tesis ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu mengapa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang sudah ada kesepakatan bersama Mahkumjakpol belum diimplementasikan secara maksimal dan bagaimana seharusnya formulasi forum Mahkumjakpol terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan yang akan datang agar lebih sempurna untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan ditingkat penyidikan.Berdasarkan analisa data penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Jo Forum Mahkumjakpol berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan belum sepenuhnya dilaksanakan pada tataran penegakan hukum karena masih terdapat penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui proses peradilan umum sebagaimana dapat dilihat pada putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Nomor : 940/Pid.B/2018/PN.Ptk dengan tersangka Fahri Amrullah melakukan tindak pidana pencurian helm di teras rumah seseorang dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 815//Pid.B/2018/PN.Ptk dengan tersangka Agus Triyansyah melakukan tindak pidana pencurian helm dengan nilai kerugian sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Pelaku dikenakan dengan Peradilan Umum. Ada beberapa pertimbangan kepolisian melanjutkan perkara ke peradilan umum diantaranya yaitu pelaku tindak pidana melakukan perbuatan berulang, pelaku berdomisili di luar kota, perbuatan pelaku meresahkan masyarakat, pelaku diserahkan masyarakat dalam keadaan babak belur akibat amukan massa.Bahwa formulasi Forum Mahkumjakpol terkait dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang akan datang agar lebih sempurna untuk menyelesaikan perkara pencurian ringan ditingkat penyidikan adalah agar dalam penerapan hukum tersebut tidak multi tafsir, motif pelaku tindak pidana melakukan pidana pencurian ringan harus diperhatikan, keadilan bagi korban juga harus diperhatikan. Jika korban tindak pidana itu berpenghasilan pas-pasan sedang pelaku tindak pidana dikenakan tipiring tentu korban tidak akan mendapat rasa keadilan.Sosialisasi harus dilaksanakan secara intens kepada seluruh aparat penegak hukum di lingkup Mahkumjakpol dan masyarakat umum agar satu persepsi dalam penegakan hukum. Selain itu perlu didukung sarana dan prasarana adanya suatu database terintegrasi dengan E-KTP, jadi data pelaku kejahatan dapat diakses di seluruh wilayah republik Indonesia.Kata kunci : Implementasi, PERMA 02/2012,Tindak Pidana Ringan  ABSTRACTThis thesis is entitled: "Implementation of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Jo Forum of the Supreme Court, Ministry of Law and Human Rights, Attorney General and Police (or Mahkumjakpol) in Relation to the Settlement of Criminal Acts of Petty-Theft at the Investigation Level". As for the background of this study was that the petty theft crime which is regulated in Perma Number 2 of 2012 with a value of loss below 2,500,000. - should be supposedly tried by an examination of a quick event, however it was in fact resolved through general justice.In this thesis, several issues were discussed, such as why Supreme Court regulation No. 2 of 2019 which regulates the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code that have been mutually agreed upon between Mahkumjakpol has not been fully implemented, and how should the formulation of the Mahkumjakpol forum be related to Supreme Court regulations Number 2 of 2012 in the future so that it can better address the petty theft at the investigation level.Based on the analysis of research data the results of the acquisition are as follows: That the Implementation of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 Jo Forum Mahkumjakpol relating to the resolution of minor theft crimes at the level of investigation has not been fully implemented at the level of law enforcement because there are still minor criminal case settlements that are resolved through the process of general court. It can be seen in the verdict handed down by the District court Number: 940/Pid.B/ 2018 /PN.Ptk with the suspect named FahriAmrullah who committed acts of theft of helmets on someone's porch. As well as the Pontianak District court ruling Number: 815 / Pid.B / 2018 / PN.Ptk with the suspect named AgusTriansyah who also committed the crime of helmet theft with a loss of Rp. 250,040, - (Two Hundred Thousand Rupiah). In these cases, the perpetrators were subject to general justice due to several considerations so that the police continue the cases to the general court, such as the crimes committed by the perpetrators were repetitive acts, the perpetrators domiciled outside the city, the perpetrators' actions disturbed the community, and the perpetrators were surrendered by the community after being battered.That the formula of the Mahkumjakpol forum is related to the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 so that it is more perfect to settle petty theft cases at the investigation level. Thus, the application of the law is not multi-interpreted. The motives of the perpetrators of crimes of committing petty theft must be also considered. If the victims of the crime earn a mediocre income, while the perpetrators of the crime are subject to ripiring of course the victim will not get a sense of justice.Dissemination must be carried out intensely to all law enforcement officials in the scope of Mahkumjakpol and the general public, so that there is a common perception in law enforcement. In addition. facilities and infrastructure need to be supported by the existence of an inter ;Ited database with E-KTP, so that the data of perpetrators of crime can be accessed in all regions of the Republic of Indonesia.Keywords: Implementation, PERMA 02/2012, Light Crimes (Infractions)]]>
Copyrights © 2019
