<![CDATA[AbstrakTesis ini membahas tentang Sinergitas Tim Terpadu Pemerintahan Kota Pontianak Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol  (Studi Terhadap Sinegitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 dan Permendag Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan Tim Terpadu dan Kepolisisan Untuk Memaksimalkan Sinergi Dalam Rangka Mengontrol Peredaran Minuman Beralkohol Kota Pontianak. Kepala Daerah/Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam memberikan izin yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Daerah. Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman berakohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan di wilayah Kota Pontuanak karena pertimbangan kepentingan umum. Kepala Daerah juga dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Kepala Daerah berwenang melarang peredaran semua golongan minuman beralkohol di wilayah daerah apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.Kata Kunci : Sinergitas Tim Terpadu,  Pengawasan, Minuman Beralkohol.AbstractThis thesis discusses the synergy of the Pontianak City Government Integrated Team and the Police in the Supervision and Control of Alcoholic Beverages (Study of Pontianak City Regional Regulation Synergy Number: 23 of 2002 and Regulation of the Minister of Trade Number 72 / M-DAG / PER / 10/2014 concerning Amendments to Ministerial Regulations Trade Number 20 / M-DAG / PER / 4/2014). This study uses a normative approach with a sosilogis approach. From the results of the study there is a conclusion that the actions that should be carried out by the Integrated Team and Police to Maximize Synergy in the Context of Controlling the Circulation of Alcoholic Beverages in Pontianak. The Regional Head / Mayor has the authority to supervise and control and control the circulation of alcoholic beverages in Pontianak City. In carrying out activities of supervision, control of distribution and sale of alcoholic beverages, the Regional Head is assisted by a team consisting of relevant agencies and can involve community leaders. The team gives consideration to the Regional Head in granting the permit formed by the Decree of the Regional Head. The Regional Head has the authority to revoke the distribution license for alcoholic drinks that has been given to reduce the amount of alcoholic beverage allocation that is permitted to be circulated in the Pontuanak City area due to public interest considerations. The Regional Head can also stop selling alcoholic drinks due to special considerations, on certain days because it is considered to be disturbing the peace and order of the people. In addition, the Regional Head has the authority to prohibit the distribution of all classes of alcoholic drinks in the area if disturbing public peace and order.Keywords: Integrated Team Synergy, Supervision, Alcoholic Beverages.]]>
Copyrights © 2019
