<![CDATA[ABSTRAKTesis ini berjudul “Optimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Huluâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya Pegawai di Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengkajian yuridis terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) selama periode tahun 2014 – 2019. Di samping itu, pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak memahami tugas dan fungsinya karena hingga saat ini tidak ada Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan optimal dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, masih ada anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bapemperda, dan kurangnya koordinasi antara Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar tugas dan fungsinya dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang2Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan melakukan uji kompetensi terhadap pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mereka, sehingga sesuai dengan bidang dan tugasnya, meningkatkan koordinasi dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik, dan merekrut tenaga ahli di bidang hukum yang berkompeten untuk membantu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi, Sekretariat DPRD, Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.ABSTRAKThis thesis is entitled "Optimizing the Duties and Functions of the Secretariat of the Regional House of Representatives in Assisting the Formation of Drafting of Local Regulations Based on Kapuas Hulu District Regulations Number 46 Year 2016 Regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions, And Work Procedures of the Kapuas Hulu District Representative Council ". Through a literature study using the empirical legal approach method, it was concluded that in reality, the implementation of the duties and functions of the Regional Representative Council (DPRD) of the Kapuas Hulu Regency in assisting the process of forming the Regional Regulation Draft based on the Kapuas Hulu Regent Regulation Number 46 of 2016 concerning Position, The Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Secretariat of the Regional Representative Council of Kapuas Hulu Regency are not optimal. This can be seen from the fact that Employees in the Legislation Sub-Section of the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat conducted a judicial review of the Regional Regulation Formation Program (Propemperda) during the period 2014 - 2019. In addition, the implementing State Civil Apparatus (ASN) in the environment Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat does not understand its duties and functions because until now there is no Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of duties and functions for ASN implementers within the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat. The factors that cause the task and function of the Kapuas Hulu Regency People's Representative Council Secretariat in assisting the formation of the Regional Regulation Draft have not been running optimally due to the lack of3knowledge and understanding of Human Resources (HR) in the DPRD KapuasHulu Secretariat, still there are members of the Bapemperda DPRD Kapuas HuluRegency who do not understand the main tasks and functions (tupoksi) ofBapemperda, and the lack of coordination between the Legal Section and the DPRDSecretariat Trials with the Kapuas Hulu District DPRD Members. Efforts should bemade by the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat so that their duties andfunctions in assisting in the formation of the Regional Regulation Draft are runningoptimally in accordance with the Kapuas Hulu Regent's Regulation Number 46 of2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions andWork Procedures of the Representative Secretariat Kapuas Hulu District People'sRegion by conducting a competency test on the ASN implementers in the KapuasHulu Regency DPRD Secretariat that aims to find out their abilities, so that inaccordance with their fields and duties, improve coordination with the Bapemperdaof the Kapuas Hulu Regency DPRD so that the process of forming the LocalRegulation Draft can run in accordance with good, and recruiting experts in thefield of law who are competent to assist the formation of the Draft RegionalRegulation.Keywords: Optimization, Duties and Functions, DPRD Secretariat,Establishment of Local Regulation Draft.]]>
Copyrights © 2019
