<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan wilayahpesisir yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat dengan kasus, kabupaten Indramayu dipantai utara dan kabupaten Ciamis di pantai Selatan. Proses evaluasi diselesaikanmenggunakan teknik Sistem Manajemen Berbasis Ilmu Pengetahuan (SMBIP) yaitu alihpengetahuan seorang pakar atau lebih melalui diskursus menggunakan sistem teknologitransformasi. Teknik SMBIP didukung oleh 7 parameter yaitu optimalisasi pelaksanaan tataruang dan lingkungan, ketersediaan prasarana dan sarana, pembangunan industri berbasiswilayah pesisir, proporsi dana pembangunan wilayah pesisir dalam APBD, rejimpenguasaan pemerintah, program pemberdayaan masyarakat melalui CSR danpengembangan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, perkebunan dan migas yangberperspektif mitigasi bencana. Berdasarkan pengelompokan parameter dan permutasidiperoleh 24 kaidah dengan hasil diskursus yang menyimpulkan bahwa kebijakanpengembangan wilayah pesisir di Jawa Barat khususnya Kabupaten Indramayu danKabupaten Ciamis masih perlu diarahkan pada konsep pengelolaan wilayah pesisir secaraterpadu. Selanjutnya di Kabupaten Indramayu perencanaan pengembangan wilayah pesisirdan penguasaan pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat bantuanPertamina sudah cukup baik, kecuali di dalam pengembangan sektor pariwisata yangkurang mendapat perhatian dengan baik. Di Kabupaten Ciamis, pengembangan sektorpariwisata dan perikanan sudah merupakan salah satu sektor unggulan dalampengembangan wilayah pesisir.]]>
Copyrights © 2011
