<![CDATA[ABSTRAKDengan makin meningkatnya mobilitas manusia, atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit pada hewan dan tumbuhan serta masih terbatas melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum, maka peluang penyebaran hama dan penyakit cukup besar. Hal tersebut akan sangat membahayakan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekonomi nasional. Upaya mencegah masuknya kedalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan penyakit yang memiliki potensi merusak tersebut dilakukan melalui karantina. Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuha, Karantina adalah tempat pengasingan dari atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum pasal 31 Undang-Undang No.16 Tahun 1992 di Pelabuhan Dwikora Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana mana mestinya hal ini disebabkan beberapa faktor. Dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriftif analisis serta dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Diharapkan dengan penelitian penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dapat efektif.Kata Kunci : karantina, penegakan hukum, efektif.3ABSTRACTWith the increasing mobility of people, or items that can be a carrier of pests and diseases in animals and plants, and limited oversight, security and law enforcement, then the chances of the spread of pests and diseases is quite large. It would be very harmful to the preservation of natural resources and the national economy. Efforts to prevent the entry into the territory of the Republic of Indonesia of pests and diseases that have the potential damage done through quarantine. In Act 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine is a retreat from or acts as an effort to prevent the entry and spread of pests and diseases from abroad and from one area to another within the country or the release of the the territory of the Republic of Indonesia. Law enforcement Article 31 of Law 16 of 1992 at the Port of Pontianak Dwikora which can not be implemented as it should be this is due to several factors. Where this study using sociological juridical approach to the specification of descriptive analysis and analyzed using qualitative methods. Expected to study law enforcement in dealing with criminal offenses in the field of quarantine of animals, fish and plants can be effective.Keywords: quarantine, enforcement, effective.]]>
Copyrights © 2016
