<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah kekuasaan yang dimiliki Presiden dan DPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Bagaimanakah Hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dapat dibedakan atas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat khusus. kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 adalah tergambar dalam rangka pelaksanaan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan dimana lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 1. Hubungan antara Presiden dengan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang selain itu hubungan antara Presiden dengan DPR juga terjadi dalam kaitan dengan pengangkatan duta dan konsul sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945. Hubungan lainnya adalah dalam kaitan dengan pemberian Amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.]]>
Copyrights © 2017
