Articles
91 Documents
<![CDATA[HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[NIRWAN MOH. NUR]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.549 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.401
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah kekuasaan yang dimiliki Presiden dan DPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Bagaimanakah Hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dapat dibedakan atas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat khusus. kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 adalah tergambar dalam rangka pelaksanaan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan dimana lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 1. Hubungan antara Presiden dengan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang selain itu hubungan antara Presiden dengan DPR juga terjadi dalam kaitan dengan pengangkatan duta dan konsul sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945. Hubungan lainnya adalah dalam kaitan dengan pemberian Amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.]]>
<![CDATA[SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) YANG DIBUAT KEPALA DESA SEBAGAI ALAS HAK DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH ]]>
<![CDATA[MUH. ZEIN THALIB]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (227.901 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.325
<![CDATA[This study aims to determine the strength and legal position of land certificates made by the Village Head as the basis of rights in the framework of land registration. The research method used is normative research conducted through library research or library research. In conclusion, the legal strength of the Land Certificate made by the Village Head as the basis of rights in the framework of land registration is an explanation of the land history concerning where the land came from, who physically controlled the land and its boundaries. So that the land certificate serves as evidence of strengthening physical mastery when the applicant does not have or complete proof of his mastery. The legal position of Land Certificate as the basis of rights in the framework of land registration after the issuance of Circular of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 1756 / 15.I / IV / 2016 is no longer needed when the document is incomplete or non-existent. The Circular only requires a statement of mastery of the physical field of land made by the applicant himself and stamped with the name of the witnesses.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Burhan Sulaeman]]>;
<![CDATA[Risno Mina]]>;
<![CDATA[Firmansyah Fality]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.253 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.229
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada umumnya terbagi bagi delik materil dan delik formil. Dalam ketentuan Pasal 97 UUPPLH disebutkan bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan kejahatan (misdrijven) bukan pelanggaran (overtredingen). Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, namun dalam tindak pidana lingkungan hidup telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (liability based on fault). Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Lingkungan ABSTRACT This research examines the setting of environmental crime in the Law Number 32 Year 2009 on the protection and management of the environment as well as the system of criminal liability in the criminal act of protection and management of the environment. This research uses research methods i.e. normative legal research. A criminal offence provided for in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment (UUPPLH) are generally divided for material and formyl delik delik. In the provisions of article 97 UUPPLH mentioned that environmental crime is a crime (misdrijven) rather than offense (overtredingen). The error element is the heart of criminal liability. No one who commits a criminal offence, was sentenced to a criminal without any errors. Accountability was always dikonsepsikan only can only be dropped on the individuals, but in environmental criminal act can also be d. .. Keywords : Accountability, Environmental Crime]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM DELIK PEMBUNUHAN, DELIK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DAN DELIK KEALPAAN MENYEBABKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[MOH. IKHWAN RAYS]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (572.191 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.406
<![CDATA[Didalam KUHPidana khususnya dalam buku II ada tiga bab yang khusus membicarakan kejahatan yang berakibat matinya orang atau dengan kata lain delik terhadap kepentingan hukum berupa nyawa orang, yaitu: delik pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang dan karena kealpaan menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana bentuk kesalahan pada delik pembunuhan, delik penganiayaan yang menyebabkan kematian dan delik karena kealpaannya menyebabkan kematian.Penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Delik Pembunuhan bentuk kesengajaan dapat saja terjadi dalam tiga bentuk yakni sengaja sebagai niat, sengaja insyaf akan kepastian maupun sengaja insyaf akan kemungkinan karena perbuatan (apapun bentuknya) dari sipelaku memang dikehendakinya dan akibat yang akan ditimbulkan sudah. Sedangkan Delik Penganiayaan yang menyebabkan kematian jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dimana unsur sengaja dimaksud ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh, selanjutnya akibat dari perbuatan dimaksud menimbulkan kematian lain persoalan. Jika dilihat dari sifat kesengajaan maka bentuk kesengajaan yang pertama yang paling tepat, yaitu: sengaja sebagai maksud (opzet als oogmeenrk) atau disebut juga dollus directus. Sementara Delik karena kelalaian menyebabkan kematian mempersyaratkan adanya kealpaan yang bermakna adanya ketelodoran atau kecerobohan, dalam delik ini juga seseorang mestinya harus membayangkan, tetapi karena kelalaiannya tidak membayangkan sehingga terjadi akibat yang tidak dikehendaki]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/Pid.b/2013/PN. Lwk) ]]>
<![CDATA[MUSTATING DAENG MAROA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.401 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.397
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana serta penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap pengedar narkotika menurut Putusan Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertimbangan yuridis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengedar narkotika menurut putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 05/ Pid.B/2013/PN. LWK adalah dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni dipersalahkan melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun penerapan ketentuan hukum pidana materil dengan menempatkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagai dasar untuk menghukum terdakwa adalah sangat tidak tepat karena berdasarkan fakta hukum persidangan yang tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primer melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN UANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[H.M. IKHWAN RAYS]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.99 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i1.292
<![CDATA[Crime of counterfeiting currency nowadays increasingly rampant in large scale and very worried about where most major impact inflicted by the crimes of counterfeiting currency is the monetary condition and can threaten the national economy. In terms of its impact on the interests of the State, the crime of counterfeiting money destroy public confidence towards its own currency. This research aims to find out how the provisions of the law against the crime of counterfeiting money rupiah and distribution in positive law Indonesia as well as other forms of prevention in order to prevent the occurrence of counterfeit money in Indonesia. To find out the purpose of this research is then referred to using the pendekatanYuridis method or the way in which the Normative used in legal research conducted by way of researching the existing library materials. Crime of counterfeiting coins in positive law in Indonesia set forth in KUHPidana of Article 244 of the CRIMINAL CODE up to 252 of the CRIMINAL CODE, and more specifically set forth in Act No.: 7 year 2011 about the currency in which the provisions of criminal law that are enshrined in article 33 to article 41. Are these forms of prevention include: giving to the community's understanding of how the characteristics of genuine money with fake money, the role of banking and trade/cash handlers, Request clarification, information research results and follow-up over the the money that doubt its authenticity and the report on the discovery of counterfeit money by foreign banks]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS BENDAHARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SOBOL BARU KECAMATAN MANTOH KABUPATEN BANGGAI ]]>
<![CDATA[Devi s Dimalaya]]>;
<![CDATA[Dri Sucipto]]>;
<![CDATA[Endang Mustikowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.674 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v2i2.225
<![CDATA[Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya belum secara maksimal, akan tetapi tugas bendahara dalam pengelolaan keuangan desa tetap dilaksanakan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu faktor yang mendukung adalah faktor peraturan perundang-undangan dan adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa. Sedangkan faktor yang menghambat kurangnya pembinaan secara rutin tentang tata cara penatausahaan keuangan desa. Kata Kunci : Bendahara, Keuangan Desa]]>
<![CDATA[PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISING) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN BERTENDENSI MENGANDUNG KLAUSUL TYING-IN ]]>
<![CDATA[Hari Sapto Adji]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.233 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.487
<![CDATA[Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchising) dalam kaitan dengan Hukum Perjanjian di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis juga menyinggung keberadaan Perjanjian Waralaba yang memiliki tendensi atau kecenderungan adanya Klaulsul Tying In . Pembahasan atas permasalahan di atas bertujuan untuk : mengungkapkan bahwa Perjanjian Waralaba (Franchising) dalam hukum perjanjian Indonesia dan adanya Tendensi (kecenderungan) bisnis waralaba mengandung unsur klausul Tying-In. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pyuridif normative, temuan penelitian mengungkapkan bahwa Perjanjian waralaba (Franchising) adalah merupakan perjanjian innominaat yang berkembang secara praktek di masyarakat bisnis sudah begitu marak terjadi sehingga perlu melakukan kajian terkait dengan hukum perjanjian di Indonesia.Setidaknya dalam pembuatan perjanjian kedua belah pihak, meski adanya asas kekebasan berkontrak, juga perlu diperhatikan juga syarat sahnya perjanjian. Selanjurnya Perjanjian Waralaba (Franchising) memiliki potensi kecenderungan adanya penggunaan klausul Tying-in didalamnya, hal mana klausul semacam tersebut adalah dilarang, guna menghidari upaya praktek monopoli dari Franchisor. Oleh karenanya guna meminimalkan praktek pemaksaan, maka keberadaan asas itikad baik juga menjadi hal yang penting, guna menunjang adanya bargaining power dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga asas keseimbangan juga menjadi perhatian yang perlu disadari oleh para pihak yang membuat perjanjian.]]>
<![CDATA[SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006 ]]>
<![CDATA[FIRMANSYAH FALITY]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.255 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v1i1.402
<![CDATA[Susah menjadi konsensus nasional bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crimes sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra ordinazy measures). Konsekuensi logis dari konsensus tersebut maka seharusnya tiada ruang dan dimensi suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, asas kepatutan dan dianggap tercela oleh masyarakat tidak dilakukan suatu tindakan hukum. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 berkehendak lain karena lebih mengacu pada kepastian hukum yang adil dengan asumsi bahwa hukum diadakan harus dapat menjamin kehakekatannya yaitu menciptakan keadilan dan kepastian. Hukum harus mengandung keadilan dan kepastian, sehingga apabila tidak terkandung keadilan dan kepastian maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum.Inilah yang menjadi titik tolak pandangan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasanPasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat menjamin adanya kepastian hukum yang adil. Seiring dengan keluarnya putusan MahkamahKonstitusi tersebut maka terdapat kekosongan norma hokum mengenai pengaturan sifat melawan hokum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hokum materil (materiel wederrechtelijke heid) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia.Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diantaranya Nomor 2608 K/Pid/2006,penerapan perbuatan melawan hokum materiil seolah terasa hidup kembali.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN KEBIJAKAN REGULASI PERIZINAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN ]]>
<![CDATA[HARI SUTRA DISEMADI]]>;
<![CDATA[RADEN ANI EKO WAHYUNI]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol 3, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (206.079 KB)
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v3i2.384
<![CDATA[Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai bagian dari lembaga keuangan non bank adalah upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat berpenghasilan ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi LKM di Indonesia serta regulasi perizinannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukan keberadaan LKM di Indonesia banyak ditemukan dalam bentuk badan hukum Koperasi maupun Perseroan Terbatas. Keberadaan LKM tidak lepas dari kemudahkan proses perizinan LKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengaturan telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.]]>
