<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan menciptakan sistem bank data dan informasi publik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kata kunci: implementasi kebijakan, kebijakan keterbukaan informasi publik.]]>
Copyrights © 2017
