<![CDATA[Kegiatan pembangunan serinkali menimbulkan eksternalisasi negative yang tidak kecil. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti rencana tata ruang yang telah disahkan berfungsi dan tertinggal dari laju pertumbuhan kotanya atau lemahnya pengendalian (pengawasan dan penertiban) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketentuan yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang seringkali menimbulkan berbagai interpretasi debatable baik oleh instansi-instansi sektoral pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga pemanfaatan ruang tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk itu sangat dibutuhkan perangkat tambahan sebagai instrument pengendali pembangunan, sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan rencana tata ruang. Dengan zoning regulation, diharapkan rencana tata ruang dapat lebih aplikatif dan operasional sebagai alat penentu perkembangan kota-kota di Indonesia.]]>
Copyrights © 2006
