Articles
175 Documents
<![CDATA[RANCANG BANGUN BERKELANJUTAN DI TEPI SUNGAI STUDI KASUS: KAMPUNG KAPITEIN, SEBERANG ULU, PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Fadly Usman]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 1 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i1.2230
<![CDATA[Sebuah kesadaran akan pentingnya pemeliharaan kawasan tepi sungai sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya telah melatar belakangi keinginan untuk mengkaji, mendalami, mempelajari dan menganalisis konsep penataan kawasan tepi sungai dan gejala terkini pemanfaatan dan penggunaan sungai.Dalam kajian ini, konsep rancang bangun yang berkelanjutan di kawasan tepi sungai dilakukan melalui pengamatan dan kajian kepada objek fisik berupa bangunan tepi sungai dan perilaku masyarakat setempat sebagai acan penentuan kebijakan atas luas dimensi dan letak bagi sarana prasarana kegiatan penunjang bagi penduduk.Hasil yang diharapkan dalam kajian ini adalah berupa konsep mengenai penataan kawasantepi sungai yang selayaknya dilakukan, yaitu pendekatan penataan kawasan yang tidak hanya menitikberatkann kepada aspek fisik yang kasat mata saja tetapi juga aspek-aspek tidak terukur seperti perilaku, budaya, sosiologi dan ekonomi masyarakat yang dijadikan sebagai hirarki perencanaan kawasan secara menyeluruh dan terpadu.]]>
<![CDATA[Tipologi Pengembangan Wisata Berdasarkan Konsep Butler (Studi Kasus : Kabupaten Mojokerto) ]]>
<![CDATA[Ema Umilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 11, No 1 (2016): Jurnal Penataan Ruang 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (923.386 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v11i1.2897
<![CDATA[Kabupaten Mojokerto memiliki potensi pariwisata yang besar. Sebagian wilayahnya berada di dataran tinggi yang memiliki banyak peninggalan purbakala dari periode Hindu-Budha. Kabupaten Mojokerto juga memiliki banyak benda purbakala peninggalan jaman Kerajaan Majapahit yang terletak di Trowulan. Tidak semua obyek wisata di Kabupaten Mojokerto terkelola dengan baik. Beberapa diantaranya masih belum dikelola dan belum dioptimalkan. Kondisi tersebut menyebabkan obyek wisata di Kabupaten Mojokerto memiliki fase perkembangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, diperlukan suatu pengelompokkan obyek wisata berdasarkan fase perkembangan wisata seperti yang dikemukakan dalam Konsep Butler.Kata Kunci: Fase Perkembangan, Tipologi, Wisata]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT KINERJA KAWASAN EKONOMI TERPADU DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Ipmasyari, Muthia Nur]]>;
<![CDATA[Dewanti, Ajeng Nugrahaning]]>;
<![CDATA[Yanti, Rossana Margaret Kadar]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 2 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.34 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i2.6617
<![CDATA[Kota Samarinda ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perdagangan dan jasa regional terpenting di Provinsi Kalimantan Timur dengan konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (RTRW provinsi Kalimantan Timur 2016 ? 2036). Kebijakan program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu didukung dengan pengaruh tingkat kinerja kawasan ekonoomi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda serta faktor eksternal yang dapat memengaruhi keberadaan kawasan ekonomi terpadu. Namun, hingga saat ini kinerja kawasan ekonomi terpadu yang ada belum terealisasi secara optimal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kinerja kawasan ekonomi terpadu terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan persepsi responden terpilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis Skala Likert untuk mengukur tingkat kinerja Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tingkat kinerja kawasan ekonomi terpadu pada 7 indikator pertumbuhan ekonomi menempati skala 1 atau sangat rendah. Sedangkan variabel investasi menempati skala 2 atau rendah. Dapat diketahui jika tingkat kinerja kawasan ekonomi terpadu bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Samarinda belum terealisasi.]]>
<![CDATA[PENENTUAN LOKASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO, GORONTALO ]]>
<![CDATA[Rudy Tjahyoko]]>;
<![CDATA[Endang Titi Sunarti]]>;
<![CDATA[Heru Purwadio]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 5, No 1 (2010): Jurnal Penataan Ruang 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v5i1.2241
<![CDATA[Pembangunan wilayah dapat dilakukan dongan meningkatkan potensi sektor unggulan, salah satunya adalah sektor pertanian. Pengembangan sektor pertanian yang menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang handal dibidang pertanian. Peningkatan akses pendidikan menengah kejuruan pertanian merupakan salah satu upaya pemenuhan SDM pertanian. Pemasalahan dalam pendidikan Kejuruan di Kabupaten Bone Bolango adalah terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan menengah kejuruan pertanian akibat kurangnya jumlah layanan SMK Pertanian tiap kecamatan, sehingga perlu adanya konsep penempatan lokasi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasionalistik. dengan jenis penelitian deskriptf dan eksploratif Mengka dan memahami konsep pembangunan pertanian dan teori lokasi sebagai dasar dalam penentuan lokasi. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian, bordasarkan faktor-faktor penentu lokasi. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan jumlah penduduk dengan standar layanan pendidikan SLTA, Analytical Hieararchy Process untuk menentukan bobot tiap variabel yang menjadi faktor penentu penempatan lokasi sekolah. Land Suitable Analysis dengan metode pembobotan untuk menentukan lokasi desa yang potensial dalam penempatan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian. GIS Arcview untuk menampilkan peta tematik lokasi SMK Pertanian di Kabupaten Bone Bolango. Hasil akhir penelitiaan adalah terdapat empat kecamatan yang membutuhkan penambahan SMK Pertanian dengan masing-masing kecamatan Tapa berlokasi di desa Talumopatu Kecamatan Tiongkabila di desa Toto Utara. Kecamatan Kabila Bone di desa Huangobotu dan Kecamatan Bone Raya di desa Tombuliato.]]>
<![CDATA[ARAHAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN PAMEKASAN ]]>
<![CDATA[- Muhsi]]>;
<![CDATA[Sri Amiranti]]>;
<![CDATA[Putu Rudy Satiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 4, No 1 (2009): Jurnal Penataan Ruang 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v4i1.2359
<![CDATA[Adanya kesenjangan pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Pamekasan ditandai dengan adanya suatu wilayah yang lebih maju dibandingkan yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya komponen-komponen pembangunan ekonomi wilayah seperti PDRB, tenaga kerja, rata-rata pendapatan rumah tangga, kemiskinan, prasarana dan sarana ekonomi. Kondisi tersebut terjadi pada Kec. Pamekasan, Kec. Proppo dan Kec. Batumarmar, yang selanjutnya perlu dicari faktor penyebabnya untuk kemudian perlu menentukan arahan pemerataanya. Karena melalui pemerataan pembangunan ekonomi diharapkan akan menghidari disintegrasi, kecemburuan social dan lain semacamnya]]>
<![CDATA[PENILAIAN TINGKAT TRANSPARANSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Setyasa, Prima Tama]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 14, No 1 (2019): Jurnal Penataan Ruang 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.113 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v14i1.6594
<![CDATA[E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang kepemerintahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan tipologi penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel ?keterbukaan implementasi program?]]>
<![CDATA[PENGENDALIAN PERKEMBANGAN MEGA KAWASAN MEGA-URBANISASI GERBANGKERTASUSILA PLUS ]]>
<![CDATA[Nungki Meiriya]]>;
<![CDATA[Johan Silas]]>;
<![CDATA[Bambang Soemardiono]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 7, No 1 (2012): Jurnal Penataan Ruang 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v7i1.2259
<![CDATA[Urbanisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perkoaan di Indonesia. Perkembangan kawasan kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan lainnya yang dipengaruhi oleh urbanisasi skala mega memberikan dampak positif dan negative terhadap perkotaan disekitarnva. Salah satunya adalah GERBANGKERTASUSILA Plus (GKS Plus), kawasan ini merupakan kawasan yang secara administratif terpisah tedapi secara fisik, ekonomi dan sosial menyatu akibat adanya dampak resiprokal perekonomian Kota Surabaya terhadap kabupaten/kota Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoaro, Lannongan, Bojonegoro, Tuban, Jombang dan Pasuruan. Penyatuan tersebut mengakibatkan adanya fenomena mega urbanisasi yang sangat besar khususnya pada hinterland Kota Surabaya baik dari segi spasial, ekonomi dan sosial.Melalui hitungan indeks sosial-ekonomi dan spasial didapatkan antara sosial-ekonomi spasial memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Dari nilai indeks sosial ekonomi dan spasial didapatkan bahwa perkembangan antar Kabupaten/Kota yang tidak seimbang antara perkembangan sosial ekonomi terhadap perkembangan spasialnya. Berdasarkan identifikasi didapatkan banyak kepentingan dan stakeholder dalam perkembangan GKS plus. Dengan analisis stakeholder didapatkan critical player untuk perumusan pola pengendalian. Hasil akhir yang didapatkan adalah pola pengendalian perkembangan kawasan mega urbanisasi yang terdiri dari aspek fisik yaitu kebijakan, proses perencanaan, dokumen tataruang, perijinan dan mekanisme insentif serta disinsentif. Aspek non-fisik mencakup prasarana dan Investasi development generator.]]>
<![CDATA[PEMINTAKAN KAWASAN PENGEMBANGAN BANGUNAN TINGGI DI WILAYAH SURABAYA TIMUR ]]>
<![CDATA[Heru Purwadio]]>;
<![CDATA[Putu Gde Ariastita]]>;
<![CDATA[Haryo Sulistyarso]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 9, No 1 (2014): Jurnal Penataan Ruang 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v9i1.2349
<![CDATA[Pembangunan bangunan-bangunan bertingkat terutama bangunan bertingkat tinggi di Wilayah Surabaya Timur menimbulkan masalah bagi keselamatan penerbangan karena lokasinya berada dalam cakupan KKOP Bandara Juanda. Di sisi lain, pembangunan pada lokasi lahan belum terbangun memberi kontribusi terjadinya penurunan tanah rata-rata 14 mm/tahun. Dengan posisi wilayah Surabaya timur di pesisir laut, intrusi air asin diindikasikan mempengaruhi korosi pada sub struktur. Ini membahayakan struktur bangunan. Masalah lainnya adalah terjadinya kemacetan lalu lintas oleh munculnya bangunan-bangunan bertingkat di sepanjang periferi koridor. Lebih jauh lagi, pemerintah kota Surabaya belum mempunyai permintakan kawasan pengembangan bangunan tinggi di Wilayah Surabaya Timur sebagai pedoman pengendalian pengembangan kawasan bangunan gedung bertingkat.Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diidentfikasikan, penelitian ini bertujuan untuk membuat pemintatakan kawasan pengembangan bangunan bertingkat di Wilayah Surabaya Timur. Metoda yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan bangunan tinggi; AHP untuk menganalisis faktor—faktor prioritas pengembangan bangunan tinggi; Arc GIS untuk menyusun pemintakan kawasan pengembangan bangunan tinggiHasil penelitian ini berupa pemintakatan yang menunjukan persebaran zona bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi. Bangunan bertingkat sedang tersebar hampir di seluruh Wilayah Surabaya Timur, dan bangunan bertingkat tinggi terkosentrasi di sepanjang Middle Eastern Ring Road (MERR) dan sebagian lahan belum terbangun.]]>
<![CDATA[GEMEINSCHAFT CITY: KONSEP DAN PENGUKURAN KOTA GUYUB ]]>
<![CDATA[Tucunan, Karina Pradinie]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 13, No 1 (2018): Jurnal Penataan Ruang 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.494 KB)
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v13i1.6672
<![CDATA[Dalam dialog keruangan dan model perkembangan perkotaan, kampung merupakan representasi dari sistem guyub dan tidak akan ditemui dalam konteks perkotaan. Paradigma planning sendiri bergeser dari yang semula berorientasi top down menjadi bottom up. Tujuan perencanaan ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih ?guyub? (gemeinschaft) untuk masyarakat dimana masyarakat bisa menikmati hasil perencanaan itu sendiri. Keberadaan kota yang guyub dimana masyarakatnya memiliki inisiatif dalam pembangunan kotanya dan termasuk berpartisipasi di dalamnya memiliki dampak yang lebih positif terhadap pembangunan kota. Kota guyub (gemeinschaft city) timbul disebabkan dua konsep besar yakni Tonnies (1886) dengan faktor ? faktor dominasi nilai ? nilai kekerarabatan dibandingkan dengan nilai?nilai yang sifatnya formal pada suatu wilayah dan perkembangan paradigma perencanaan di Amerika yang diusung Jane Jacobs (1992) yang menunjukkan bahwa perencanaan berbasis komunitas merupakan jenis perencanaan terbaik yang dapat dihasilkan oleh seorang perencana. Konsep mengenai gemeinschaft dan community based planning memang merupakan dua konsep yang berbeda, namun konsep ini secara tidak langsung memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Melihat dua hal tersebut maka dapat ditarik suatu dugaan bahwa Kota Guyub merupakan kota atau area/bagian perkotaan yang memiliki karakter lokal dan nilai?nilai gemeinschaft yang diindikasikan oleh hubungan/interaksi kekerabatan yang ada di wilayah tersebut dan terwujud dalam ekspresi keruangan yang intim dengan masyarakatnya. Dengan definisi yang sangat baru tersebut maka diperlukan indikator dan parameter untuk membuktikan keberadaan Kota Guyub. Setidaknya terdapat tiga aspek untuk dapat membedakan bentukan Kota Guyub dan Kota formal yaitu bentuk dasar, underlying system dan ekspresi keruangan yang ditimbulkan.]]>
<![CDATA[TIPOLOGI DAERAH KRITIS WILAYAH KABUPATEN BLITAR ]]>
<![CDATA[- - Sardjito]]>
<![CDATA[ Jurnal Penataan Ruang Vol 1, No 2 (2006): Jurnal Penataan Ruang 2006 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j2716179X.v1i2.2335
<![CDATA[Menurunnya kualitas lingkungan akibat kegiatan manusia perlu diantisipasi agar tersebut dapat dicegah. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap tipologi kritis fisik kawasan wilayah dengan memperoleh gambaran mengenai tipologi kawasan kritis beserta tingkatannya Studi ini mempergunakan metode kuantitatif pengumpulan data sifatnya data primer (wawancara) dan data sekunder (instansional). Analisis mempergunakan metode Sieve Map Analysis. Bentuk pendekatan mempergunakan metode sieve analysis yaitu suatu metode yang sederhana untuk mensistesa suatu penyelesaian yang optimum tentang analisis spasial dengan penurunan faktor dan pemetaan secara umum.Untuk bentukan kawasan kritis di wilayah studi, terdapat 8 faktor yang berpengaruh. (A) Faktor-Faktor Penentu Kawasan Kritis Aspek Fisik Dasar yang terdiri dari Faktor 1: Penentu Kritis Faktor Curah Hujan, Faktor 2: Penentu Kawasan Kritis Faktor Kestabilan Lereng, Faktor 3: penentu kawasan knitis Faktor Gerakan Tanah; (B) Faktor Pembentuk Kawasan Kritis Aspek Pemukiman, Aspek Kependudukan, yang terdiri dan Faktor 4: penentu kawasan kritis Faktor Pertambahan Penduduk, Aspek Kegiatan Usaha, yang dan Faktor 5 penentu kawasan kritis Faktor Lahan Pertanian bermutu tinggi dan Faktor 6: penentu kawasan Faktor Persawahan Kurang Teratur Aspek Pelestarian Alam, yang terdiri dan Faktor 7: penentu kawasan kritis Tanah Terlantar serta Faktor 8: penentu kawasan kntis Faktorkonservasi Hutan.Dari hasil analisis yang telah dilakukan, di wilayah Kabupaten Blitar didapatkan 23 tipe kawasan kritis berdasarkan kondisi bentukan kawasan kntis. Studi ini masih memerlukan adanya kajian lebih lanjut, mengingat selain faktor fisik, juga masih ada faktor-faktor penentu kawasan kritis lainnya yang perlu diteliti.]]>
