<![CDATA[Maternal Mortality Rate in Indonesia is still the highest compared to other ASEAN countries and faces a gap in access to health services. It needs a waiting house that is close to health service facility and can be temporarily occupied by pregnant mother before delivery which is Maternal Waiting Homes (MWH). This analysis to know aspects that can maintain the continuity of RTK services. This study uses secondary data by listing the policy and regulatory documents related to RTK policy and by organizing several workshops to gain a view of policy makers. The results show that the MWH fi nancing system is still local and not well coordinated. The number of health workers who provide services in MWH is still limited. Likewise, MWH facilities and facilities are still inadequate, in particular, water and electricity problems, as well as a place for families accompanying maternity mothers. Most MWH s only provide facilities for living without maternal and neonatal care services. Several efforts have been made by the local government in encouraging the utilization of MWH in pregnant women among others by involving customary institutions and the use of communication technology for early emergency detection of pregnant women. MWH sustainability can be built with the full support of local government, socialization and synergies with related sectors. Abstrak Angka Kematian Ibu di Indonesia tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain dan menghadapikesenjangan akses pelayanan kesehatan. Rumah tempat menunggu yang dekat dengan fasilitas pelayanankesehatan dan dapat dihuni sementara oleh ibu hamil sebelum persalinan yaitu Rumah Tunggu Kelahiran(RTK) merupakan salah satu alternatif solusi. Analisis dilakukan untuk mengetahui aspek yang dapat menjagakeberlangsungan layanan RTK. Kajian ini menggunakan data sekunder dengan cara menginventarisir dokumenkebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan RTK serta dengan mengadakan beberapaworkhop untuk memperoleh sudut pandang para penentu kebijakan. Hasil menunjukkan sistem pembiayaanRTK masih bersifat lokal dan belum terkoordinasi dengan baik. Jumlah tenaga kesehatan yang memberikanpelayanan di RTK masih terbatas. Demikian juga fasilitas dan sarana RTK masih belum memadai, terutama,masalah air dan listrik, serta tempat untuk keluarga yang mendampingi ibu bersalin. Sebagian besar RTKhanya menyediakan fasilitas untuk tinggal tanpa pelayanan perawatan kesehatan ibu dan bayi. Beberapaupaya telah dilakukan pemerintah lokal dalam mendorong pemanfaatan RTK pada ibu hamil di antaranyadengan melibatkan lembaga adat dan penggunaan teknologi komunikasi untuk deteksi darurat dini bumil risti.Keberlangsungan RTK dapat dibangun dengan dukungan penuh pemerintah daerah, sosialisasi dan bersinergidengan lintas sektor terkait.]]>
Copyrights © 2018
