cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
pusbullhsr@yahoo.com
Editorial Address
Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
BULETIN PENELITIAN SISTEM KESEHATAN
ISSN : 14102935     EISSN : 23548738     DOI : https://doi.org/10.22435/hsr.v23i2.3101
hasil-hasil penelitian, survei dan tinjauan pustaka yang erat hubungannya dengan bidang sistem dan kebijakan kesehatan
Articles 154 Documents
ANALISIS BIAYA PRODUKSI DI UNIT KERJA POLI REHABILITASI MEDIS RUMAH SAKIT X BATANG, JAWA TENGAH Ira Ummu Aimanah; Made Asri Budisuari; Rachmad Supriyanto
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.348 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.36

Abstract

Medical Rehabilitation Unit in Hospital X in Batang, Central Java, was to support in increasing efficiency and effectiveness of Hosiptal Financial Management by applying cost analysis each medical service. This analysis was based on per-unit calculation. It may apply to a hospital in assessing performances as a base for formulating annual budget and subcidiary, and used as a guideline for revising new hospital tarrifs as well as covering affordable price for communities. This research was case study with quantitative descriptive approach to analyse the costs of Medical Rehabilitation Units in Hospital X, Batang, Central Java in 2014. The research used secondary data to determine the cost of investments, including fixed costs, variable. Data was collected in May 2015. The calculation showed Rp 126,563.75 for normative unit cost and Rp.119,622.64 for actual unit cost. Meanwhile, to calculate the tarriffs was Rp. 145,548.32 (assuming a 15% gain). In addition, to achieve Break Even Point (BEP) by tarrifs Rp 126.000, the medical units have to care as much as 17.978 patients with Cost Recovery Rate (CRR) amounted to 21.74%. According to the calculation of unit cost, new tarrifs have to be adjusted as the current has not reached 100% from CRR yet. Cost analysis is required to calculate cost based on real cost per care. Thus, real tarriffs calculation will achieve BEP and expected recovery rate. ABSTRAK Poli Rehabilitasi Medis yang merupakan salah satu unit kerja Rumah Sakit X, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, diharapkan dapat mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan RS dengan menerapkan analisis biaya dalam setiap pelayanan. Analisis biaya melalui perhitungan biaya per unit ini (unit cost) dapat dipergunakan rumah sakit sebagai dasar pengukuran kinerja, sebagai dasar penyusunan anggaran dan subsidi, dan dapat pula dijadikan acuan dalam mengusulkan tarif pelayanan rumah sakit yang baru dan terjangkau masyarakat. Penelitian ini merupakan studi kasus analisis biaya di Poli Rehabilitasi Medis RS X, Batang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan data sekunder untuk mengetahui biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel di Poli Rehabilitasi Medis RS X, Batang, Jawa Tengah pada tahun 2014.Pengambilan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2015. Hasil perhitungan analisis biaya didapatkan bahwa UC normatif sebesar Rp 126.563,75,- dan UC actual Rp. 119.622,64,-. Sedangkan untuk perhitungan tarif didapatkan angka sebesar 145.548,32 (asumsi keuntungan 15%).Untuk mencapai BEP unit dengan menggunakan tarif Rp 126.000 maka poli ini harus melakukan pelayanan sebanyak 17.978 pasien. CRR sebesar 21,74%. Dari perhitungan unit cost maka dapat dinyatakan bahwa perlu dilakukan penyesuaian atau penerapan tarif baru, karena tarif yang berlaku saat ini belum dapat mencapai 100% tingkat pemulihan (CRR) yang diharapkan. Perlu dilakukan analisis biaya menggunakan metode perhitungan biaya berdasarkan kebutuhan nyata biaya per unit pelayanan sehingga didapatkan perhitungan tarif secara aktual yang dapat memberikan titik impas dan tingkat pemulihan yang diharapkan.
UNIT COST RUMAH SAKIT DAN TARIF INA-CBGS: Lestari Handayani; Suharmiati Suharmiati; Niniek Lely Pratiwi
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 4 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.103 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i4.45

Abstract

Various comments either support or rejection made by the hospital since the introduction of INA-CBGs tariff of the National Health Insurance (JKN) in January of 2014. Some hospitals complained about the unfairness of tariff s that are considered inconsistent with the real cost of health services. INA-CBGs tariff s are subject to regulations. reviewed at least every two years. The Government evaluates and revises the tariff s determined based on Unit cost (UC) calculations and takes into account various aspects. The results showed that in general UC calculation result with step down method for inpatient and outpatient service at 84 Public Hospital BLU / BLUD is lower than INA-CBGs Tariff . It can be concluded that the implementation of INA-CBG tariff s still meet the sense of justice and can be applied. It is recommended that the tariff review also takes into account the UC change and global / regional / national economic conditions so it should not be done every two years. On the other hand, hospitals need to manage INA-CBGs health services fi nancing effi ciently in order to maintain the quality of service and to meet the patients demand. ABSTRAK Berbagai komentar baik dukungan ataupun penolakan dilontarkan pihak rumah sakit (RS) sejak diberlakukan tarif INACBGs pada tahun 2014 dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagian RS mengeluhkan ketidak adilan besaran tarif yang dianggap tidak sesuai dengan biaya riil pelayanan kesehatan. Tarif INA-CBGs sesuai peraturan. ditinjau minimal setiap dua tahun. Pemerintah melakukan evaluasi dan revisi terhadap Tarif yang ditetapkan berdasar atas perhitungan Unit cost (UC) serta memperhitungkan berbagai aspek terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hasil perhitungan UC dengan metode step down untuk pelayanan rawat inap, dan rawat jalan di 84 RS Umum BLU/BLUD lebih rendah dari Tarif INA-CBGs. Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan tarif INA-CBG masih memenuhi rasa keadilan dan dapat diterapkan. Direkomendasikan agar peninjauan tarif disamping memperhitungkan perubahan UC juga kondisi ekonomi global/regional/nasional sehingga dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak harus dilakukan setiap dua tahun. Di pihak lain. RS perlu mengelola pembiayaan INA-CBGs untuk pelayanan kesehatan secara efi sien agar dapat menjaga mutu pelayanan sesuai harapan masyarakat.
HUBUNGAN PELAKSANAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DENGAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI SIDOARJO TAHUN 2016 Aslina Aslina; Oedojo Soedirham; Pulung Siswantara
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.325 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i1.47

Abstract

The realization of school health promotion campaign is Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) which has three main programs: health education, health service and school health environment coaching, therefore UKS facilities will support the realization of PHBS in school. Oescribe the connection of UKS implementation with health promotion campaign in SDN Geluran 1 Taman and SDN Barengkrajan 2 Krian Sidoarjo Regency. Observational research on predisposing factor, enabling factor and reinforcing factor related to the behavior of UKS cadre on the effort to promote health in schools. Based on the observation, 34 of 38 UKS cadre are well educated (89,5%), so does the attitude, trust and assessment categories are good, it came to conclusion that the behavior of the cadre on both schools on the attempt to promote health are good. Based on the chi-square statistic result all categories included knowledge, attitude, trust and assessment of UKS cadre on the attempt to promote health in school scores p < 0.05, it means there is connection between UKS implementation with the attempt of health promotion in the elementary school. To support the UKS cadre activity in school, health trainings and counseling are periodically needed and the availability of proper tools and infrastructures of UKS activity. ABSTRAK Bentuk upaya promosi kesehatan di sekolah yaitu melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang mempunyai tiga program pokok UKS (TRIAS UKS) yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat, dengan adanya fasilitas UKS akan sangat menunjang terwujudnya PHBS di sekolah. Tujuan: menjelaskan hubungan pelaksanaan UKS dengan upaya promosi kesehatan di SDN Geluran 1 Taman dan SDN Barengkrajan 2 Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian observasional yang mengkaji faktor predisposisi (predisposing factor), faktor pendukung (enabling factor), faktor pendorong (reinforcing factor) yang di hubungkan dengan perilaku kader UKS dalam upaya promosi kesehatan di sekolah. Berdasarkan hasil observasi, kategori pengetahuan siswa baik dari 38 kader UKS, sebanyak 34 kader (89,5%) berpengetahuan baik, demikian juga dengan kategori sikap, kepercayaan dan kategori penilaian semuanya baik, dapat dikatakan bahwa perilaku kader UKS pada kedua sekolah dasar tersebut dalam pelaksanaan upaya promosi kesehatan sudah baik. Dari hasil uji statistik chi-square semua kategori pengetahuan, sikap, kepercayaan dan penilaian kader UKS dengan upaya promosi kesehatan didapat nilai p < 0,05 yang berari ada hubungan pelaksanaan UKS dengan upaya promosi kesehatan di Sekolah Dasar Negari tersebut. Guna menunjang kegiatan kader UKS pada sekolah dibutuhkan pelatihan atau penyuluhan pendidikan kesehatan yang dilakukan secara berkala kepada kader UKS dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan UKS.
Pengetahuan Kader Posyandu, Para Ibu Balita Dan Perspektif Tenaga Kesehatan Terkait Keaktifan Posyandu Di Kabupaten Aceh Barat lasbudi ambarita; Asmaul Husna; Hotnida Sitorus
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 3 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.288 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v22i3.65

Abstract

Basic health research in 2007 showed the existence of the gap of IPKM (community health development index) among provinces, including Aceh province. Maternal and child health issue were important indicators in IPKM. This research aimed to determine knowledge of Posyandu’s cadres and mothers as well as the perspective of health offi cer towards Posyandu activities. This was a qualitative study with participatory observation design. There were two areas (Puskesmas) chosen as the research location, and at each location was conducted focus group discussion (FGD) to the mothers and Posyandu’s cadres and in-depth interview towards the informant (health offi cer). Generally, Posyandu’s cadres have good knowledge about maternal and child health, while mothers have less knowledge. The results showed that Posyandu has not been optimal in health service. This condition associated with low visits of mothers as well as the involvement of Posyandu’s cadres themselves. External factors (support of husband, family, social environment) could interfere the belief of mothers towards Posyandu services. Knowledge becomes an important aspect to infl uence awareness and willingness of mothers to utilize the service of Posyandu. Abstrak Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan adanya kesenjangan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) antar propinsi maupun pada tingkat propinsi itu sendiri seperti di Provinsi Aceh. Kesehatan ibu hamil dan balita merupakan salah satu indikator penting dalam IPKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan kader Posyandu maupun ibu balita serta perspektif tenaga kesehatan terkait kegiatan Posyandu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan disain observasi partisipatif. Terdapat dua wilayah terpilih sebagai lokasi penelitian, dan pada setiap lokasi dilakukan diskusi kelompok terarah terhadap kelompok ibu balita dan kader Posyandu wawancara mendalam terhadap kader Posyandu dan ibu balita, serta tenaga kesehatan. Secara umum pengetahuan kader Posyandu telah cukup baik, namun untuk ibu balita belum sepenuhnya baik. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelayanan Posyandu. Ketidakoptimalan tersebut berhubungan dengan rendahnya kunjungan para ibu balita, maupun keterlibatan kader Posyandu itu sendiri. Faktor eksternal (pandangan suami, keluarga & lingkungan sosial) dapat menjadi unsur yang mempengaruhi keyakinan ibu balita terhadap pelayanan Posyandu. Pengetahuan menjadi aspek penting terhadap kesadaran dan kemauan ibu balita untuk datang ke Posyandu.
Penerapan Model Discharge Planning Terstruktur dan Home Care dalam Meningkatkan Self Care Penderita Tuberkulosis Paru di Rumah Sakit Umum Daerah Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhtar Muhtar; Abdul Haris; Aniharyati Aniharyati
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 1 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.151 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v22i1.69

Abstract

Latar Belakang: Penyakit TB merupakan masalah kesehatan masarakat di seluruh dunia dan menjadi penyebab kematian ketiga terbesar setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan, dan merupakan nomor satu terbesar dalam kelompok penyakit infeksi. Penerapan discharge planning terstruktur melalui 5 (lima) tahap langkah kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perilaku perawatan diri (self care) penderita TB paru selama menjalani pengobatan TB yang biasanya berlangsung sampai 6 bulan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan model discharge planning terstruktur dan home care dalam meningkatkan self care penderita tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Metode: Menggunakan randomized control group pretest posttest design, penelitan ini melibatkan dua kelompok subjek yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol yang dilakukan randomisasi. Populasi dalam penelitan ini adalah semua penderita TB paru yang menjalani rawat inap di RSUD Bima selama tahun 2017 yang tersebar di dua ruangan yaitu ruangan penyakit dalam dan ruangan perawatan isolasi. Pengambilan sampel menggunakan tehnik non probability sampling yaitu purposive sampling. Analisis data menggunakan statistik non parametris Wilcoxon sign rank test dan Mann-Whitney test, hipotesis alternatif diterima bila nilai p ≤ 0,05. Hasil: Self care demand dan self care agency penderita TB paru mengalami peningkatan, uji Wilcoxon Signed Rank Test dan uji Mann-Whitney Test menunjukan nilai p<0,05, yang berarti ada pengaruh penerapan model discharge planning terstruktur dan home care dalam meningkatkan self care penderita tuberkulosis. Kesimpulan: ada pengaruh penerapan model discharge planning terstruktur dan home care terhadap self care demand penderita TB paru di Rumah Sakit Umum Daerah Bima.
VISUALISASI SEBARAN SPESIES NYAMUK TERTANGKAP DI ENAM EKOSISTEM DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 MENGGUNAKAN METODE BIPLOT Revi Rosavika Kinansi; Zainul Khaqiqi Nantabah; Herti Maryani
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 21 No 3 (2018): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.999 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v21i3.71

Abstract

Various types of flora and fauna are able to grow well because Indonesia has excellent environmental carrying capacity for the growth of its diversity. Transmission of vector infectious diseases is influenced by many factors, one of which is the topography of the region closely related to the pattern of transmission. One type of fauna that develops well is insects (insecta). To be achieved in writing this article is to obtain a mapping of the most dominant species of mosquito-causing diseases in six ecosystems in Kotabaru, South Kalimantan ie. Near Forest Settlement ecosystems, Remote Forest Settlements, Non Forest Near Settlements, Non Forest Remote Settlement, Near Beach Settlements and Beaches Deep Residential. The analysis used is biplot multivariate method using singular value and eigen value so that obtained visualization picture of data which have many object and variable. Biplot graphs provide a more practical visual illustration so that it can practically determine the proximity picture between the ecosystems of each other that have similar characteristics of mosquito species. This effort is useful for preventing the spread of certain species mosquito vectors, so that it can be utilized by the policy manager for the vector mosquito elimination program. ABSTRAK Berbagai jenis flora dan fauna mampu tumbuh dengan baik karena Indonesia mempunyai daya dukung lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan keanekaragamannya. Penularan penyakit tular vektor dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah topografi wilayah yang erat hubungan dengan pola penularan. Salah satu jenis fauna yang berkembang dengan baik adalah serangga (insecta). Tujuan yang ingin dicapai pada penulisan artikel ini adalah memperoleh pemetaan mengenai sebaran spesies nyamuk penyebab penyakit yang paling dominan di 6 ekosistem di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu ekosistem Hutan Dekat Pemukiman, Hutan Jauh Pemukiman, Non Hutan Dekat Pemukiman, Non Hutan Jauh Pemukiman, Pantai Dekat Pemukiman dan Pantai Jauh Pemukiman. Analisis yang digunakan adalah metode multivariat biplot menggunakan nilai singular dan nilai eigen sehingga diperoleh gambaran visualisasi data yang memiliki banyak obyek dan variabel. Grafik Biplot memberikan gambaran visualisasi yang lebih praktis sehingga dapat dengan mudah menentukan gambaran kedekatan antara ekosistem satu sama lain yang memiliki karakteristik spesies nyamuk yang hampir sama. Upaya ini bermanfaat untuk pencegahan penyebaran vektor nyamuk spesies tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengelola kebijakan untuk program eliminasi nyamuk vektor penyakit.
Peran Sumber Informasi dalam Mendorong Tindakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Bagi Masyarakat Kota Bandung hubullah fuadzy
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 22 No 1 (2019): Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.417 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v22i1.73

Abstract

Latar belakang: Kota Bandung merupakan wilayah endemik Demam Berdarah Dengue (DBD) tertinggi di Jawa Barat. Satu di antara faktor risiko peningkatan kasus DBD adalah infestasi Aedes aegypti di pemukiman penduduk. Infestasi Ae. aegypti tersebut dipengaruhi oleh tindakan masyarakat dalam melaksanakan 3M Plus di rumah tinggal. Penelitian yang membahas sumber informasi yang diperoleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan DBD dan dampaknya terhadap tindakan PSN di Kota Bandung masih sangat terbatas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan terhadap tindakan PSN Plus. Metode: Analisis ini merupakan lanjutan dari penelitian “penentuan faktor risiko sanitasi rumah tinggal pada kejadian demam berdarah dengue (DBD) di Kota Bandung”. Total data yang dianalisis adalah 783 responden. Tahapan analisisnya adalah pertama menentukan hubungan sumber informasi dengan tingkat pengetahuan responden mengenai DBD secara umum, kedua menentukan hubungan pengetahuan dengan tindakan PSN Plus, dan ketiga menentukan hubungan pengetahuan jenis kontainer dengan infestasi Ae. aegypti pradewasa. Hasil: Penelitian ini memberikan gambaran bahwa berbagai jenis sumber informasi mengenai DBD dapat meningkatkan pengetahuan responden di Kota Bandung. Pengetahuan mengenai PSN Plus dapat meningkatkan 1,4 kali kebiasaan responden untuk melakukan tindakan menguras dan menutup kontainer air. Namun, tindakan tersebut belum mampu membasmi infestasi Ae. aegypti pradewasa pada kontainer air di rumah tinggal. Kesimpulan: Pengetahuan responden di Kota Bandung berhubungan dengan tindakan PSN plus tetapi belum mampu membasmi infestasi Ae. aegypti di rumah tinggal.
ANALISIS SUBSISTEM DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DI PUSKESMAS PERAWATAN KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR Betty Roosihermiatie; Gangga Anuraga; Tety Rachmawati; Agus Sulistiono
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20 No 4 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.331 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v20i4.74

Abstract

In Indonesia the Maternal Mortality Rate (MMR) increased from 228 per 100,000 to 359 per 100,000 live births. East Java province is one of 9 provinces faces high maternal deaths. Programs to support decreasing the MMR has been done and currently, the Ministry of Health policy on maternal health services is delivery assisted by health personnel at health facilities. It is an observational study with a cross sectional design. The study was conducted inMalang District, East Java Province which has the highest MMR in East Java Province year 2012. Analysis are for 7 subsystem of the maternal health services. Respondents are Head of in patient Primary Health Centers / Programmers of maternal health at In patient Primary Health Centers with their which location are relatively near, middle and far from the Kanjuruhan Distrcit Hospital in Kepanjen. Data were analyzed descriptively. For the implementation of Malang District regulation on the Gerakan Sayang Ibu for maternal health so sub-system analysis shows deficiencies such as midwifes in Inpatient PHC mostly had normal delivery training guide, and only 3 midviwes had obstetric complication training; there is a vacuum of RL fluid in one of the Inpatient PHC under study, ambulance driver is only one so sometimes there is vacancy for standby 24 hours, relatively many traditional birth attandance in Ketawang PHC who likely to help delivery, District Health Office fund for maternal health program is relatively small. To strengthen system for maternal health program in line with the BPJS Program, midwives at inpatient PHC should have obstetric complication training, improved management the availability of fluid, ambulance driver standby 24 hour, all villages have midwives living, and increase distict health office funds for maternal health program as the coverage areas. ABSTRAKAngka Kematian Ibu (AKI) meningkat dari 228 per 100.000 KH menjadi 359 per 100.000 KH. Provinsi Jawa Timur merupakan satu dari 9 provinsi yang bermasalah dalam kematian ibu. Program-program mendukung penurunan AKI sudah dilakukan dan saat ini, kebijakan Kementerian Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu adalah persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Jenis penelitian adalah observasional dengan desain potong lintang. Penelitian dilakukan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dengan AKI tertinggi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012. Analisis dilakukan terhadap 7 subsistem dari pelayanan kesehatan ibu. Responden adalah pelaksana kebijakan di Puskesmas yaitu Kepala Puskesmas/Pemegang Program KIA di Kabupaten Malang pada Puskesmas Perawatan yang lokasinya relatif dekat, pertengahan dan jauh dengan RSUD Kanjuruhan di Kepanjen. Analisis data secara deskriptif. Dalam pelaksanaan regulasi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu gerakan sayang ibu dalam pelayanan kesehatan ibu pada analisis sub- sistem kesehatan terdapat kekurangan-kekuranganseperti tenaga bidan di mana pelatihan kompetensi di Puskesmas Perawatan terutama APN, dan hanya 3 orang yang mendapat pelatihan komplikasi kebidanan; terjadi kekosongan cairan RL di salah satu Puskesmas Perawatan studi, sopir ambulans hanya seorang sehingga kadang terjadi kekosongan untuk standby 24 jam, relatif banyak dukun di Puskesmas Ketawang yang kemungkinan menolong persalinan, dana Dinas Kesehatan Kabupaten untuk pembinaan pelayanan kesehatan ibu relatif kecil. Untuk menguatkan program kesehatan ibu sejalan dengan Program BPJS maka bidan di Puskesmas Perawatan perlu mendapat pelatihan komplikasi kebidanan, perbaikan manajemen ketersediaan cairan, adanya sopir yang standby 24 jam, semua desa tinggal bidan yang membina, dan penambahan dana Dinas kesehatan untuk program kesehatan ibu sesuai luas wilayahnya.
KEBIJAKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PEMBAYARAN KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN (KBK) (KESIAPAN FKTP DAN PENGEMBANGAN INDIKATOR PENILAIAN DI DI YOGYAKARTA) Ristrini ristrini; Wasis Budiarto
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20 No 4 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.466 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v20i4.75

Abstract

Incentives and disincentives of capitation payment to the first level of health facilities (the FKTP) are to improve the quality and performance of services. These effort have been made by the first level of health facilities (the FKTP) in the form of capitation, based on the fulfillment of Health Services Commitment, which started in 2015. The study aimed to examine the FKTP readiness and development of the first level of health facilities (the FKTP) performance appraisal indicators. It was conducted in Yogyakarta Province, and then two districts and one city were selected (Sleman and Kulonprogo) and Yogyakarta City purposively. In each district/city, it selected two primary health centers /PHCs (inpatient and non- inpatient PHCs), two primary clinics, two private doctors and two private dentists, with a criteria having many the National Social Scheme patients. Results show that in the view from aspects of the human resources, PHCs and primary clinics are ready as health service provider of the National Social Scheme, while private practice doctors or dentists are not yet, so it needs to adjust and improvements for family doctors. Credentialing as to be feasible as provider the National Social Scheme are needed. The recipients of assistance members at the primary clinics, private doctors or dentist are still low, and utilization of capitation funds at the first level of health facilities is good although promotive and preventive efforts are very low. Indicators to determine the capitation at the first level of health facilities (the FKTP) should be based on the first level of health facilities (the FKTP) function as gate keeper. The first level of health facilities score indicate that the developed indicators are comprehensiveness, sustainability of the prolanis program, the first contact visit, contact rate of indoor and outdoor services, beyond standard of the BPJS services. Therefore, it suggests to develope calculation of incentives and disinsentives by the 5 indicators considering abilities and competencies of the first level of health facilities (the FKTP’s). ABSTRAK Pemberian insentif dan disinsentif pada pembayaran kapitasi kepada FKTP dilakukan, agar FKTP dapat meningkatkan mutu dan kinerjanya. Upaya tersebut telah dilakukan FKTP dalam bentuk Kapitasi berbasis pada pemenuhan komitmen pelayanan kesehatan (KBK), yang dimulai sejak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesiapan FKTP dan pengembangan indikator penilaian kinerja FKTP. Penelitian ini dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta, dan dipilih 2 Kabupaten secara purposive (Sleman dan Kulonprogo) serta Kota Yogyakarta. Masing-masing Kabupaten/Kota dipilih 2 puskesmas (rawat inap dan non rawat inap), 2 klinik pratama, dan 2 dokter praktek dan 2 dokter gigi praktek perseorangan, dengan kriteria pasien JKN nya banyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari aspek ketenagaannya, puskesmas dan klinik pratama siap sebagai provider pelayanan kesehatan peserta JKN. Praktek dokter dan dokter gigi praktek swasta belum siap, sehingga perlu menyesuaikan menjadi dokter keluarga dan melakukan perbaikan. Perlu penilaian kembali (credentialing) kelayakan sebagai provider JKN. Kepesertaan PBI di klinik pratama, dokter praktek dan dokter gigi praktek perseorangan masih sangat kecil, dan pemanfaatan dana kapitasi di FKTP sudah cukup baik walaupun upaya promotif dan preventif sangat sedikit. Indikator yang digunakan untuk menilai kapitasi di FKTP seharusnya berbasis pada fungsi FKTP sebagai gate keeper. Skor pendapat dari FKTP menunjukkan bahwa indikator yang dikembangkan adalah comprehensiveness, sustainability prolanis, kunjungan first contact, contact rate pelayanan di dalam dan di luar gedung dan pelayanan di luar standar BPJS. Sehingga disarankan untuk melakukan pengembangan perhitungan dengan menggunakan kelima indikator tersebut dengan memperhatikan faktor kemampuan/kompetensi FKTP.
PERAN PALANG MERAH INDONESIA TERHADAP PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA ALAM DI INDONESIA Herti Windya Puspasari
Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol 20 No 4 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.513 KB) | DOI: 10.22435/hsr.v20i4.76

Abstract

Several geographicfactors, geological and demographic conditions affecting the region so that the frequency of disasters in Indonesia are very high. Indonesia with a population of more than 220 million people, in whom 60% occupy the islands of Java, Bali and Sumatra, which includes disaster prone areas. The disaster made many new organizations that provide emergency response services in disastertimes. One of them is the Indonesian Red Cross. The study aimed to explore roles of the PMI in responses to the natural disasters in Indonesia, especially in health field. It was an observational study with a cross sectional design. The study was carried out in June to July year 2012. Informants were the stakeholder and programmer of the Head Indonesian Red Cross. Data collection were by indept interview. Results showed that to mitigate the impact of natural disasters in Indonesia, the Indonesian Red Cross has a human resource center consisting of the PMI employees and volunteers from communities who were trained and spread in Indonesia. Besides, the Head PMI has anassessment team for health problems and a rapid response team together with the Satgana. The facilities and equipment used by the Indonesian Red Cross are for health cares and medications. For fund, the PMI has annual budgetting from the government and donors. The obstacles faced by the PMI are technical constraints, if a natural disaster occurs in difficult access areas. So the PMI should enhanced coordination between the Head and local Indonesian Red Crosses to be better as with the Central government, local governments and non governmental organizations and also to make socialization to public so that interested for becoming volunteers and donors. Abstrak Beberapa faktor geografis, geologis, dan demografis mempengaruhi kondisi wilayah sehingga frekuensi bencana di Indonesia sangat tinggi. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta orang, 60% diantaranya menempati pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang termasuk rawan bencana. Bencana alam yang terjadi memunculkan banyak organisasi-organisasi baru yang memberikan pelayanan tanggap darurat pada saat bencana. Salah satunya adalah Palang Merah Indonesia (PMI). Penelitian ini bertujuan menggali peran PMI Pusat dalam penanggulangan dampak bencana alam di Indonesia khususnya dalam bidang kesehatan. Jenis penelitian observasional dengan desain potong lintang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2012. Sebagai Informan adalah pemegang kebijakan dan pelaksana PMI Pusat. Pengumpulan lan data dengan wawancara mendalam. Hasil menunjukkan penanggulangan dampak bencana alam di Indonesia, PMI Pusat memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari karyawan PMI dan relawan dari masyarakat yang terlatih dan tersebar di wilayah Indonesia. Selain itu, PMI Pusat memiliki tim penilai masalah kesehatan dan tim reaksi cepat yang tergabung dalam Satgana. Fasilitas dan peralatan yang digunakan oleh PMI mencakup pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Sedangkan untuk pendanaan PMI mendapat dana tahunan dari pemerintah dan para donatur. Kendala yang dihadapi PMI adalah kendala teknis, jika bencana alam terjadi di daerah akses sulit. Oleh karena itu diperlukan peningkatan koordinasi antara PMI Pusat dengan PMI daerah agar dapat bekerja sama lebih baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat serta sosialisasi kepada masyarakat agar tertarik menjadi relawan dan donator.

Page 1 of 16 | Total Record : 154