JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN


KAJIAN KEBIJAKAN KAYU BAKAR SEBAGAI SUMBER ENERGI DI PEDESAAN PULAU JAWA

Dwiprabowo, Hariyatno ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan)



Article Info

Publish Date
29 Aug 2014

Abstract

Kayu bakar merupakan sumber energi penting untuk memasak baik untuk rumah tangga maupun industri rumah tangga di wilayah pedesaan. Hasil studi RWEDP menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara tidak menurunkan konsumsi kayu bakar penduduk bahkan cenderung meningkatkan. Meskipun kebijakan konversi gas telah menyentuh wilayah pedesaan namun kenyataan menunjukkan penggunaan kayu bakar tetap tinggi. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan kayu bakar dan bahan bakar alternatif serta sumber kayu bakar di wilayah pedesaan di tiga kabupaten di P. Jawa serta kebijakan yang terkait dengan kayu bakar. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengguna kayu bakar di tingkat rumah tangga di desadesa sampel di Kabupaten Banjarnegara, Sukabumi dan Lebak masih cukup tinggi. Di ketiga kabupaten tersebut, jumlah desa yang sebagian besar rumah tangganya menggunakan kayu bakar berturut-turut 90%, 70%, dan 50%. Meskipun sebagian rumah tangga telah menggunakan gas, namun pada saat yang bersamaan kayu bakar tetap dipergunakan. Sumber kayu bakar penduduk adalah kebun sendiri, kawasan hutan, perkebunan, dan limbah industri kayu yang tersebar di wilayah pedesaan. Kebijakan atau program pemerintah pusat maupun daerah yang terkait kayu bakar cenderung lemah sedangkan kebijakan kayu bakar Perum Perhutani cenderung tetap seperti tercermin pada rencana produksinya. Kebijakan kayu bakar perlu didekati dari sisi pasokan maupun konsumsi.

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

JAKK

Publisher

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Description

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of ...