JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN


STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT PINUS DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN, SUMATERA UTARA

Sanudin, Sanudin ( Balai Penelitian Kehutanan Aek Nauli)



Article Info

Publish Date
10 Sep 2014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengembangan hutan rakyat pinus (Pinus merkusii) di Humbang Hasundutan serta merumuskan strategi yang tepat bagi pengembangan hutan rakyat pinus berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut. Metode yang digunakan yaitu dengan cara mengidentifikasi faktorfaktor yang berpengaruh kuat terhadap usaha tersebut dengan menggunakan analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats) berdasarkan pendapat dari para responden yang mengetahui dengan baik mengenai hutan rakyat pinus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama untuk unsur kekuatan yang mempengruhi pengembangan hutan rakyat pinus di Humbang Hasundutan adalah kesesuaian tempat tumbuh dengan nilai pengaruh 0,72; dan unsur kelemahan adalah lemahnya akses petani terhadap pasar dengan nilai pengaruh 0,57. Faktor utama unsur peluang adalah adanya pasar dengan nilai pengaruh 0,81; dan faktor dominan unsur ancaman adalah menurunnya minat masyarakat terhadap pengusahaan pinus dengan nilai pengaruh 0,85. Strategi yang paling sesuai untuk mempertahankan usaha hutan rakyat pinus di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah strategi ST (Strengths-Threats), yaitu melalui: 1) pengembangan sistem insentif melalui peningkatan fasilitasi dari berbagai elemen sesuai peran dan fungsinya untuk lebih memberdayakan masyarakat, dan 2) pengembangan kelembagaan pasar yang menciptakan iklim kondusif untuk usaha.

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

JAKK

Publisher

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Description

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of ...