<![CDATA[E-musrenbang hadir dengan harapan dapat memenuhi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konsepsi good governance, transparansi publik menjadi sebuah prioritas tersendiri karena transparansi dapat memperkecil terjadinya kesalahan, sehingga masyarakat dapat turut menilai dan mengkritisi. Namun, dalam praktik musrenbang Kota Surabaya, masih terdapat temuan-temuan yang menuntun pada permasalahan transparansi kebijakan publik, diantaranya adalah elite capture, ketidaksesuaian data, dan hambatan-hambatan lain pada sistem. Hal seperti ini merupakan sebuah gap tersendiri mengingat Kota Surabaya juga bertindak sebagai kota prestatif dan percontohan bagi banyak wilayah lain di bidang kepemerintahan.Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan teknik analisis skoring Indeks Kepuasan Masyarakat, transparansi musrenbang Kota Surabaya dinilai baik, dengan klarifikasi transparansi variabel termasuk pada kategori baik dan sangat baik. Berdasarkan tipologi penilaian yang telah dilakukan sesuai klaster wilayah, Surabaya Selatan merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi tertinggi dan mendapatkan label transparansi sangat baik (nilai indeks 83,365). Sedangkan Surabaya Barat merupakan wilayah Surabaya dengan tingkat transparansi terendah dan mendapatkan label transparansi baik (nilai indeks 74,881). Selain itu, diketahui pula bahwa variabel yang menjadi titik lemah pelaksanaan musrenbang Kota Surabaya saat ini adalah variabel “keterbukaan implementasi program”]]>
Copyrights © 2019
