<![CDATA[ABSTRACTThe Ministry of Maritime Affairs and Fisheries’ policy towards coastal and ocean regional development have been based on ecological considerations. The government has made various efforts to encourage the utilization of coastal and ocean funds, utilization patterns that are destructive and conserving coastal and marine resources are still continuing, efforts are needed to try to develop tourism that is developed to preserve the environment. The research method used is descriptive with qualitative studies. Data analysis was performed using qualitative analysis. The results of the study, agreed on the interaction between governance domains in the management of the Wonorejo mangrove ecotourism area with standard procedural requirements that have involved participation and pay attention to community needs and the consultation process, as well as dialogue involving the government and stakeholders. Accountability for managing Wonorejo Mangrove Ecotourism by applying aspects of education and the environment is still hampered by the existence of resources needed by civil society.Keywords: tourism, sustainable development, coastal, ecotourismKebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan didasarkan pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung, diperlukan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, transparansi dalam interaksi antar domain governance dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo dengan telah terlaksana standard procedural requirements yakni melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta consultation processes, dimana terdapat dialog antara pemerintah dengan stakeholder. Akuntabilitas pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan mengaplikasikan aspek edukasi dan lingkungan masih terhambat oleh adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat sipil.Kata Kunci: pariwisata, pembangunan berkelanjutan, pesisir, ekowisata DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2412]]>
Copyrights © 2020
