Articles
<![CDATA[Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahaN desa di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jdg.v10i1.2049
<![CDATA[Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa diperlukan adanya sistem informasi berbasis web. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, terutama pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan eksekusi dari rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, kualitas pada tahap pelaksanaan mempengaruhi tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web. Penelitian dilakukan pada dua desa dan dua wilayah Kecamatan yaitu desa Tambak Oso Kecamatan Waru dan desa Sedati kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan interview, focused group dan discussion. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan pemerintahan desa baik di Desa Tambak Oso maupun Segoro Tambak sudah menggunakan aplikasi Siskeudes baik online maupun offline, selain memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi, mengingat penggunanya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda, seperti ditemukan bahwa Desa segoro Tambak belum mewujudkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel dibandingkan desa Tambak Oso serta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan. Beberapa kendala yang dihadapi desa Segoro Tambak, di antaranya belum efektifnya pembinaan terhadap aparatur desa, Aplikasi siskeudes ini juga dibangun dengan built-in internal control sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi juga dapat diminimalisir. Dan hal yang sangat ditekankan, aplikasi ini dapat diperoleh secara “gratis” oleh pemerintah desa. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2049]]>
<![CDATA[Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya. ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/jgp.v8i02.2412
<![CDATA[ABSTRACTThe Ministry of Maritime Affairs and Fisheries’ policy towards coastal and ocean regional development have been based on ecological considerations. The government has made various efforts to encourage the utilization of coastal and ocean funds, utilization patterns that are destructive and conserving coastal and marine resources are still continuing, efforts are needed to try to develop tourism that is developed to preserve the environment. The research method used is descriptive with qualitative studies. Data analysis was performed using qualitative analysis. The results of the study, agreed on the interaction between governance domains in the management of the Wonorejo mangrove ecotourism area with standard procedural requirements that have involved participation and pay attention to community needs and the consultation process, as well as dialogue involving the government and stakeholders. Accountability for managing Wonorejo Mangrove Ecotourism by applying aspects of education and the environment is still hampered by the existence of resources needed by civil society.Keywords: tourism, sustainable development, coastal, ecotourismKebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan didasarkan pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung, diperlukan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, transparansi dalam interaksi antar domain governance dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo dengan telah terlaksana standard procedural requirements yakni melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta consultation processes, dimana terdapat dialog antara pemerintah dengan stakeholder. Akuntabilitas pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan mengaplikasikan aspek edukasi dan lingkungan masih terhambat oleh adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat sipil.Kata Kunci: pariwisata, pembangunan berkelanjutan, pesisir, ekowisata DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v8i02.2412]]>
<![CDATA[Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/global & policy.v8i02.2329
<![CDATA[ABSTRACTThe Ministry of Maritime Affairs and Fisheries’ policy towards coastal and ocean regional development have been based on ecological considerations. The government has made various efforts to encourage the utilization of coastal and ocean funds, utilization patterns that are destructive and conserving coastal and marine resources are still continuing, efforts are needed to try to develop tourism that is developed to preserve the environment. The research method used is descriptive with qualitative studies. Data analysis was performed using qualitative analysis. The results of the study, agreed on the interaction between governance domains in the management of the Wonorejo mangrove ecotourism area with standard procedural requirements that have involved participation and pay attention to community needs and the consultation process, as well as dialogue involving the government and stakeholders. Accountability for managing Wonorejo Mangrove Ecotourism by applying aspects of education and the environment is still hampered by the existence of resources needed by civil society.Keywords: tourism, sustainable development, coastal, ecotourismKebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan didasarkan pemikiran bahwa wilayah pesisir dan laut secara ekologis dan ekonomis potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan, pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung, diperlukan upaya yang serius untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk melestarikan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, transparansi dalam interaksi antar domain governance dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove Wonorejo dengan telah terlaksana standard procedural requirements yakni melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta consultation processes, dimana terdapat dialog antara pemerintah dengan stakeholder. Akuntabilitas pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan mengaplikasikan aspek edukasi dan lingkungan masih terhambat oleh adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat sipil.Kata Kunci: pariwisata, pembangunan berkelanjutan, pesisir, ekowisata]]>
<![CDATA[Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Sari, Ayu Anggita]]>;
<![CDATA[Sabilla, Alifa Asta]]>;
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 2 No 5 (2020): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i5.252
<![CDATA[Bencana banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong yang sudah tidak dapat menampung debit air yang masuk. Dampak luapan Kali Lamong tersebut menggenangi sebagian wilayah Kabupaten Gresik khususnya yang terjadi Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinano dan Kedamaian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar di masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan dengan pengoptimalan manajemen bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana banjir yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana menggambarkan suatu kejadian atau upaya yang dilakukan oleh BPDB Kab. Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan BPBD Kab. Gresik untuk memperoleh informasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana berpedoman dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaran penanggulangan bencana. Tanggap darurat bencana tersebut meliputi pengkajian secara cepat dan tepat, program pengerahan sumber daya manusia, program pengerahan peraltan dan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban, dan pemulihan dini. Yang telah dilakukan dengan baik dengan bekerja sam dengan pihak – pihak terkait agar penanggulangan becana dapat berjlalan lancar. Kata kunci: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Manajemen Bencana; Tanggap Darurat Bencana]]>
<![CDATA[Discretion of Fulfillment of Community Rights in Licensing Services in Sidoarjo Regency Environmental Government ]]>
<![CDATA[Arif, Lukman]]>;
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Future Science ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.11594/nstp.2021.0941
<![CDATA[The implementation of regional government affairs since decentralization politics is felt to be a big responsibility for the regions in creating welfare for their people. In the performance of functions that are the regions' responsibility, not all of them can be carried out by the Regent himself. Therefore, part of the Regent's authority duties, especially public service duties, need to be delegated to regional apparatus, one of which is the sub-district. The delegation of part of the Regent's authority to the sub-district head was administrative. The regional instrument in this sub-district was unable to provide optimal public services to the community. This condition's impact is that the community as citizens will not receive the benefits they are entitled to. This research is intended to look at the delegation of part of the Sidoarjo Regent's authority and the potential for the discretion of regional apparatus in the sub-district in administering public services. This research was conducted in Waru District and Sedati District, Sidoarjo Regency. Data collection was carried out using observation techniques and in-depth interviews (in-depth-interview) with key informants. The research results were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: a) The Head of District (Camat) discretion to exercise part of the Regent's authority in administering licensing services cannot be exercised. b) Implementation of licensing services runs as is; c) Community rights in obtaining service products are still stagnant.]]>
<![CDATA[Analysis of Accountability, Transparency and Participation of Village Funds Management in Pejambon Village, Sumberrejo District, Bojonegoro District ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>;
<![CDATA[Tukiman]]>
<![CDATA[ Nusantara Science and Technology Proceedings 5th International Seminar of Research Month 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Future Science ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.11594/nstp.2021.0951
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the accountability, transparency, and participation of village fund management by the village government which starts from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. This study bases literature and Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 as an indicator in the management of village funds. This study was conducted in Pejambon Village, Sumberrejo District, Bojonegoro Regency, through primary and secondary data collection. Analyzes were performed with an interactive model from Miles and Huberman (2014). The results showed the accountability of village fund management had been applied following the specified principles. At every stage in the process of managing village funds, it has been carried out transparently by actively involving the community. Administration and reporting are done through the standard mechanism, although a bit late. While the accountability has been done through various media both online and offline.]]>
<![CDATA[Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Sari, Ayu Anggita]]>;
<![CDATA[Sabilla, Alifa Asta]]>;
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Syntax Idea Vol 2 No 5 (2020): Syntax Idea ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36418/syntax-idea.v2i5.252
<![CDATA[Bencana banjir yang diakibatkan oleh meluapnya Kali Lamong yang sudah tidak dapat menampung debit air yang masuk. Dampak luapan Kali Lamong tersebut menggenangi sebagian wilayah Kabupaten Gresik khususnya yang terjadi Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinano dan Kedamaian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar di masyarakat. Mengingat hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan dengan pengoptimalan manajemen bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana banjir yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana menggambarkan suatu kejadian atau upaya yang dilakukan oleh BPDB Kab. Gresik. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan BPBD Kab. Gresik untuk memperoleh informasi yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik dalam tanggap darurat bencana berpedoman dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaran penanggulangan bencana. Tanggap darurat bencana tersebut meliputi pengkajian secara cepat dan tepat, program pengerahan sumber daya manusia, program pengerahan peraltan dan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban, dan pemulihan dini. Yang telah dilakukan dengan baik dengan bekerja sam dengan pihak – pihak terkait agar penanggulangan becana dapat berjlalan lancar. Kata kunci: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Manajemen Bencana; Tanggap Darurat Bencana]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Alternatif Green City Di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Dinamika Governance ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.18 KB)
|
DOI: 10.33005/jdg.v7i1.1200
<![CDATA[Sampah merupakan produk sisa kegiatan manusia yang mempunyai potensi dalam memperbesar dampak pemanasan global. Timbulan sampah merupakan permasalahan besar di Indonesia, khususnya Kota Surabaya. Peningkatan jumlah timbulan sampah berbanding lurus dengan pertambahan penduduk sebesar 1,2% setiap tahun. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar dalam jumlah timbulan sampah perkotaan. Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 Pasal ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa : kegiatan reduse, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya di sebut kegiatan 3R adalah segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggu-naan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengelolaan sampah untuk di jadikan produk baru. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Program bank sampah tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan cara memberikan pemahaman pengendalian tentang kekuatan sosial, ekonomi, dan politik. Kata Kunci : Kebijakan publik, pengelolaan, Masyarakat dan Green City DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1200]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REMUNERASI PNS BERBASIS E-PERFORMANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Hertati, Diana]]>
<![CDATA[ Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2019): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.234 KB)
|
DOI: 10.33005/jdg.v9i1.1418
<![CDATA[Salah satu kebijakan yang dapat menunjang kinerja sekaligus kesejahteraan dalam penciptaan pelayanan publik yang baik adalah remunerasi berbasis elektronik performance. Penelitian ini didasari oleh fenomena tentang penggunaan aplikasi e-kinerja yang lebih memudahkan dalam penilaian kinerja pegawai yang diatur dalam Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Penilaian kinerja pegawai yang nantinya akan mengukur besarnya tunjangan remunerasi kepada setiap masing-masing pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan situs penelitian di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Fokus penelitian ini (1) Sasaran Kerja Pegawai (SKP); (2) Perilaku Kerja; (3) Kinerja Pegawai berbasis elektronik (e-Kinerja);. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang yang didapat bahwa Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik (e-kinerja) meliputi SKP, Absensi dan Kelas Jabatan digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian kompensasi. DOI https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1418]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Eka Oktaviani]]>;
<![CDATA[Diana Hertati]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 1 No 1 (2019): Public Administration Journal of Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33005/paj.v1i1.3
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan transportasi perkotaan Suroboyo Bus dalam meningkatkan kepuasaan masyarakat di Surabaya. Sementara itu, objek dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan Suroboyo Bus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 98 Tahun 2013, yakni Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan transportasi perkotaan Suroboyo Bus telah terlaksana dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun masih terdapat kekurangan yaitu fokus keamanan yang belum memenuhi standar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 98 tahun 2013. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Transportasi, Suroboyo Bus]]>
