<![CDATA[Kegiatan perekonomian pada suatu daerah dalam kenyataannya akan mengakibatkan munculnya sektor formal maupun sektor informal. Sektor informal umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas serta sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Menyadari akan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 05 tahun 2003 tentang arah kebijakan pemerintah terhadap usaha kecil. Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui program dan kebijakannya yang mengatur, menata, melindungi, serta membina usaha kecil terutama pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Lamongan tidak hanya bermuara pada perbaikan ekonomi masyarakat saja, namun secara lebih luas diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dalam jangka panjang para pengusaha kecil tersebut mampu menjadi pengusaha yang mandiri, maju, dan berkembang.]]>
Copyrights © 2006
