<![CDATA[Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas dengan mengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode campuran (mix methods) Concurent Embeded di mana metode kuantitatif diolah dengan SPSS 25 Statistic dan metode kualitatif diolah dengan NVivo 12 Plus yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuan penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim.Kata kunci: Pangkalan TNI Angkatan Laut, operasi keamanan laut, penegakan hukum di lautMaritime Security Operations is one of the tasks of the Indonesian Navy in upholding law enforcement at sea. This is under the Indonesian Act 34 the year 2004 concerning the Indonesian Armed Forces article 9 b, namely enforcing the law and maintaining security in the territorial sea following the provisions of national and/or international law which have been ratified. The Naval Base is part of the Combined Fleet Weapons System (CFWS) which has the ability to Maritime Security Operations in law enforcement at sea. The limited ability and number of patrol facilities and manned personnel that are inadequate compared to the vast work area of the Naval Base and extreme weather have caused the law enforcement to be suboptimal at sea. For this reason, the Naval Base implements the role of the police in the form of limited maritime security operations by optimizing and empowering existing patrol elements including Naval boats and Maritime Patrols. Research conducted at the Naval Base by researchers obtained and collected data on the situation of the condition of infrastructure and personnel used in data processing and analysis using Concurrent Embedded mix methods where quantitative methods were processed with SPSS 25 Statistics and methods Qualitatively processed with NVivo 12 Plus which is carried out simultaneously. The data are primary in the form of questionnaires and interviews, while secondary data are obtained from Indonesian Navy documents. The purpose of this study is as a recommendation for the Indonesian Navy to improve the ability of the Naval Base Maritime Security Operations in the law enforcement context at sea to enhance national resilience in the maritime field.Keywords: naval base, maritime security operations, law enforcement]]>
Copyrights © 2020
