<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Calon Notaris yang Melakukan Kegiatan Magang tidak sebagaimana mestinya pada Kantor Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu diantaranya State Approach (pendekatan berdasarkan Undang-Undang) dan Conceptual Approach (pendekatan berdasarkan konseptual). Hasil dari penelitian ini adalah tanggung jawab dalam hal Calon Notaris melakukan magang tidak sebagaimana mestinya dan mendapatkan Surat Keterangan Magang menyebabkan Calon Notaris tetap dapat diangkat menjadi Notaris karena telah terpenuhinya syarat sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan sanksi yang diatur dalam UUJN karena Calon Notaris belum tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris, akan tetapi dapat terkena sanksi moral dan ketentuan pidana Pasal 55 ayat (1) juncto pasal 263 KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Sebaliknya Notaris penerima magang dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dalam UUJN dan ketentuan pidana pasal 55 ayat (1) junto pasal 263 ayat (1) KUHP tentang Pemalsuan Surat. This study aims to analyze the responsibilities of a Notary Candidate who does an improper apprenticeship at the Notary Office. This type of research is normative juridical research, namely research by reviewing the prevailing laws and regulations. This study uses 2 (two) types of approaches, namely State Approach and Conceptual Approach. The result of this research is the responsibility in the event that a Notary Candidate does an apprenticeship appropriately and obtains an Apprenticeship Certificate so that the Notary Candidate can still be appointed as a Notary Public because it has met the requirements in accordance with the laws and regulations and is not subject to sanctions stipulated in UUJN because the Notary Candidate has not subject to the statutory regulations governing Notary Public, but may be subject to moral sanctions and criminal provisions of Article 55 paragraph (1) in conjunction with Article 263 of the Criminal Code concerning Inclusion of Letter Falsification. On the other hand, a Notary who receives an internship may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions in the UUJN and the criminal provisions of article 55 paragraph (1) junto article 263 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Falsification of Letters.]]>
Copyrights © 2021
