cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. badung,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 1,939 Documents
KEDUDUKAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM MELAKUKAN PERUNDINGAN PEMBENTUKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA* Anak Agung Istri Widya Prabarani; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.02 KB)

Abstract

Adanya Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang. Ketenagakerjaan dapat menghambat serikat pekerja/buruh dalam perwakilan perundingan kerja dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Eksistensi serikat pekerja/buruh setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi telah lebih mengefektifkan fungsi serikat pekerja dalam perwakilannya untuk melakukan perundingan membentuk Perjanjian Kerja Bersama. Tujuan ditulisnya jurnal ini adalah untuk lebih memahami eksistensi serikat pekerja/.buruh dalam melakukan perundingan membentuk perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode penelitian hukum normatif mempergunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum mengikat seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahan hukum sekunder berupa literatur serta hasil karya ilmiah yang menunjang penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus, dan sebagainya. Hasil kajian dari penelitian ini bahwa dikabulkannya tuntutan pemohon untuk membentuk Perjanjian Kerja Bersama yang menentukan jumlah keanggotaan nya kurang dari 50% dapat lebih menjamin hak dan kepentingan seluruh pekerja.Kata Kunci: Serikat Pekerja/Buruh, Perwakilan, Pengusaha, Perjanjian Kerja Bersama
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN UPAH KERJA LEMBUR BAGI PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Anak Agung Ayu Hamara Kamini; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.396 KB)

Abstract

Karya ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Upah Kerja Lembur Bagi Pekerja Outsourcing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya perusahaan yang menggunakan jasa tenaga kerja outsourcing, tetapi tidak dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya dengan tidak terpenuhinya hak atas upah kerja lembur bagi pekerja outsourcing, sehingga hal ini merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja outsourcing. Atas dasar tersebut, penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberian upah kerja lembur bagi pekerja yang berstatus outsourcing. Metode dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah berlaku. Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pekerja dengan status outsourcing mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terkait dengan hak mereka dalam memperoleh upah kerja lembur. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Upah Kerja Lembur, Pekerja Outsourcing
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEWU KABUPATEN TABANAN MELALUI BALAI LELANG BALI INDONESIA I Gede Surya Septiawan; Anak Agung Sri Indrawati; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.12 KB)

Abstract

Penelitian kaitannya dengan penulisan skripsi ini berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan Melalui Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI)” memiliki tujuan yaitu untuk memahami bagaimana proses eksekusi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan melalui Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI) dan hambatan-hambatan yang dialami pada saat eksekusi hak tanggungan pada Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). Kesimpulan dalam penulisan ini yaitu eksekusi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan telah terselesaikan hanya sampai pada tahap pra lelang pada Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). Mengenai hambatan yang terjadi yaitu proses pengajuan berkas yang cukup memakan waktu dapat diatasi dengan adanya saling komunikasi antara kedua belah pihak dan hambatan dari pihak debitur berupa ancaman keselamatan petugas dapat diatasi dengan cara pengiriman surat pemberitahuan melalui surat pos.
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA AGUNAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TABANAN UNIT PEREAN I Gede Andy Diatmika; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disebut KUR adalah Layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM atau UMKMK yang feasible tapi bankable. KUR yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tabanan Unit Perean sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015. Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pemberian KUR Tanpa Agunan serta pelaksanaan sanksi hukum bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tabanan Unit Perean yang melaksanakan pemberian KUR Tanpa Agunan dengan meminta Agunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan KUR Tanpa Agunan serta pelaksanaan sanksi hukum bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tabanan Unit Perean yang melaksanakan KUR Tanpa Agunan dengan meminta Agunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer dan data sekunder Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tabanan Unit Perean kenyataannya tetap meminta agunan tambahan kepada nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Pelaksanaan Sanksi yang di terima oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tabanan Unit Perean adalah sanksi teguran tertulis yang diberikan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan serta PT Bank Rakyat Indonesia kepada penyalur KUR Tanpa Agunan yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan KUR Tanpa Agunan.
EKSEKUSI KREDIT MACET TERHADAP HAK TANGGUNGAN I Dewa Ayu Sri Arthayani; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.063 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Eksekusi Kredit Macet Terhadap Tentang Hak Tanggungan, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah ketika terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur maka bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dapat mengimplementasikannya dengan bagaimana eksekusi terhadap kredit macet tersebut. Tujuan tulisan ini adalah memahami bagaimana eksekusi kredit macet terhadap hak tanggungan. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literature terkait. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa penyelesaian kredit macet melalui hak tanggungan terdiri dari tiga cara yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, apabila tidak diselesaikan secara damai antara kreditur dan debitur maka pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dan yang terakhir yaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan.
RLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG DIPEKERJAKAN PADA MALAM HARI Gede Kurnia Uttara Wungsu; I Ketut Wirawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.678 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Pada Malam Hari”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk dapat menjelaskan bahwa tenaga kerja perempuan yang dipekerjakan pada malam hari berhak mendapatkan perlindungan khusus daripada pekerja laki-laki. Adapun metode penulisan yang dipakai dalam hal penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu meneliti kasus-kasus yang pernah terjadi yang terkait dengan penelitian ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap perempuan yang dipekerjakan pada malam hari tidak saja dilaksanakan oleh pelaku usaha, tetapi kementrian/lembaga terkait dan pemerintah daerah juga wajib melindungi perempuan atas pelanggaran hak-haknya.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PERBEDAAN HARGA BARANG PADA LABEL DAN HARGA KASIR Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya x Putera; I Wayan Parsa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.372 KB)

Abstract

Seiring dengan kemajuan dari berbagai aspek tempat membeli barang untuk kebutuhan sehari-hari juga semakin berkembang, pasar tradisional yang dulunya sangat dicari kini sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke pasar modern atau yang lebih dikenal dengan supermarket. Namun dibalik kelebihan tersebut supermarket juga memiliki beberapa kekurangan diantaranya adanya perbedaan harga yang tertera pada label dengan harga yang harus dibayar dikasir. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbedaan harga barang pada label dan harga kasir serta faktor penyebab terjadinya perbedaan harga barang pada label dan harga kasir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab pada konsumen akibat perbedaan harga barang pada harga label dan harga kasir dengan menggunakan harga terdendah meskipun hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor namun pelaku usaha disini bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Perbedaan Harga
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I Gusti Ketut Riza Aditya; I Made Sarjana; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.185 KB)

Abstract

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan menurut undang-undang tidak terkecuali anak-anak, peran serta orang tua sangat penting unttuk melindungi anak-anaknya dengan tidak melakukan kekerasan, eksploitasi maupun mempekerjakannya. Permasalahan yang diangkat pada tulisan ini adalah anak yang dipekerjakan. karena masih di bawah umur, pekerja anak belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur dengan jelas mengenai aturan yang diberikan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Konvensi ILO, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan Pekerja Anak Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam penulisan ini penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat normatif. Analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan, pendekatan perundang undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analitical and Conseptual Approach). Dengan mengkaji Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan dan memberikan analisa berupa pendapat hukum berdasarkan konsep hukum dalam suaru peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat sebagai sumber bahan penelitiannya. Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak. Pengaturan pekerja dan pekerja anak diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pemerintah, Pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia belum mengatur dengan jelas mengenai batas usia, dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak. Perlindungan bagi anak sebagai pekerja dalam segi pidana sudah tercantum pada UU Ketenagakerjaan Pasal 183, Pasal 185 dan Pasal 186, sedangkan dalam segi perdata adanya salah satu syarat perjanjian kerja yang mewajibkan pengusaha melakukan perjanjian dengan orang tua/ wali anak hal tersebut tentunya memberikan kepastian hukum terkait dengan pengupahan dan kejelasan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak Kata kunci: Perlindungan hukum, pekerja anak, perjanjian kerja.
IVENTARISASI MASALAH HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH DI DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD Gede Parartha; I Wayan Wiryawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (21.419 KB)

Abstract

hukum apa saja yang muncul dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Singakerta Kecamatan Ubud, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya dari masalah-masalah hukum tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan utamanya adalah pendekatan fakta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah-masalah hukum yang muncul dalam perjanjian sewa menyewa tanah di Desa Singakerta adalah menyangkut perjanjian sewa tanpa persetujuan/pengetahuan ahli waris lainnya, perpanjangansewa, keterlambatan dan pengurangan harga sewa. Penyelesaian atas masalahmasalah hukum dilakukan secara musyawarah melalui proses negosiasi.
KEWAJIBAN PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN(APHT) SEGERA SETELAH DITETAPKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) Enjang Teguh Brawijaya; I Gst. Ayu Agung Ariani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.989 KB)

Abstract

Assessment of obligations deed granting a security interest (APHT) immediatelyset upon a power of attorney to charge a security interest (SKMHT) in the creditagreement on banking institutions. Basic settings are in the Law Number. 4 of 1996 onthe rights of dependents (UUHT).To obtain the data and the research literature juridical normative legalresearch, ie research that is based on the legal material and legal analysis.The results showed that the basic settings deed granting a security interest(APHT) immediately set upon a power of attorney to charge a security interest(SKMHT) and the reasons why it should APHT. Basic settings are set immediatelyafter the making of APHT SKMHT is in article 15, paragraph 5 UUHT. In theaforementioned article describes a security interest in the land and objects relating toland and limits of validity SKMHT given some sort of credit to guarantee certain. So,why should APHT? because it is the object of the right of dependents is the land so thatthe land certificate written in charged of mortgage, the debtor's nominal debt is writtenin the certificate.

Page 1 of 194 | Total Record : 1939


Filter by Year

2013 2022


Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue