cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 2,262 Documents
 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK Putu Harini; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.829 KB)

Abstract

This paper is about legal relationship between the parent company with subsidiaries in the corporate liability group and the parent company of the legal actions undertaken by a subsidiary to a third party within the company group. Problems occurred that provision parent company as an independent entity that can take responsibility in the engagement undertaken by the subsidiary has not been clearly and carefully regulated. So that raises a question of law if the third party losses. This paper aims to understand and know about the legal relationship between the parent company with subsidiaries in a corporate group, and to know the responsibility of the parent company against legal actions undertaken in the subsidiary companies of the group. This paper method produces using the normative with the descriptive nature of the research. This paper presented a study that the legal relationship between the parent company with subsidiaries in the group company is a contractual legal relationship between the parent company as the majority shareholder of the subsidiary so that the parent company can control the running of the company with majority ownership of shares. And the parent company can be held accountable for the actions of its subsidiary law (defaults) it can be shown that the interference of the parent company to the subsidiary business.
Akibat Hukum Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 I Gede Yudi Arsawan; I Gede Yusa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.676 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p10

Abstract

Masyarakat dunia kerapkali berpergian dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan berbeda-beda, ada yang memiliki tujuan untuk sekadar berwisata dan ada juga yang bertujuan untuk bekerja. Ada yang berasal dari negara lain kemudian berpindah dan menetap di Indonesia untuk jangka waktu yang lama, sehubungan dengan itu mereka juga membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat untuk beristirahat serta untuk melindungi diri pada saat di luar jam kerja. Mereka yang berasal dari negara lain disebut sebagai orang asing. Orang asing juga dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai, namun dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 terdapat aturan yang menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dari pihak-pihak yang akan membuat kesepakatan berkaitan dengan pengalihan Hak Pakai. Dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai bagaimana pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta apa akibat hukum dengan adanya pembatasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 serta pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (KUHPer). Hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dapat menimbulkan terjadinya penyelundupan hukum karena para pihak yaitu penjual dan pembeli bisa mengambil cara mudah yang sifatnya sebagai penyamaran, seperti misalnya dengan memalsukan harga transaksi yang sebenarnya dengan yang tercantum dalam perjanjian atau hingga melakukan perbuatan nominee agar mempermudah proses transaksi yang membuat timbulnya penafsiran adanya iktikad tidak baik diantara para pihak. Kata Kunci : Orang Asing, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian.
KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Anak Agung Intan Permata Sari; Ni Ketut Supasti Darmawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.798 KB)

Abstract

Pada pendirian perseroan terbatas sering ditemukan adanya pemegang saham nominee yang dimana dapat memicu timbulnya permasalahan hukum. Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul keabsahan perjanjian nominee kepemilikan saham dalam pendirian perseroan terbatas ini terdapat permasalah yaitu, bagaimana keabsahan perjanjian nominee kepemilikan saham perseroan terbatas menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mengkaji aspek-aspek normatif peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah perjanjian nominee adalah perjanjian yang cacat hukum sehingga dianggap perbuatan yang dianggap batal demi hukum.
KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) DALAM KERJASAMA BISNIS YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS Khrisna Dinatha; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 10 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.392 KB)

Abstract

Memorandum of Understanding (MoU) yang dilegalisasi dan dibukukan (Waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris menimbulkan perikatan atau hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuannya agar para pihak tidak dapat menampikan yang telah tertuang dan sebagai alat bukti yang cukup untuk mengikat para pihak. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan dilakukan data dengan melakukan wawancara atau dan studi dokumen, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa disajikan secara deskripstif kualitatif. Kekuatan pembuktian berbentuk MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang dilegalisasi dan dibukukan (Waarmerking) Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang baik dan cakap. Para pihak tidak dapat menyangkal tanda tangannya. Tanggung jawab Notaris terhadap MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) kerjasama bisnis yang dilegalisasi dan dibukukan (Waarmerking), Notaris bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan para pihak dan harus mengenal identitas para pihak dengan cara melihat tanda. Kata Kunci : Memorandum of Understanding (MoU), Legalisasi, Notaris.
PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH ATAS PENGGUNAAN TANAH PERSEORANGAN TANPA PEMBEBASAN OLEH PEMERINTAH Putu Apriliani Kumalasari; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.41 KB)

Abstract

Tujuan hukum agraria nasional sejalan dengan tujuan dari UUD NKRI Tahun 1945 selaku pondasi hukum pembentukan dari UUPA itu sendiri, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, lagi serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Berdasarkan prihal tersebut maka pada Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria National, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 dirumuskan 3 tujuan utama yang mana ingin dicapai. Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa UUPA digunakan menjadi suatu hal hendak mencapai kemaslahatan serta kemujuran juga keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sebelum adanya aturan-aturan pasti yang mengatur mengenai agraria, banyak terjadi konflik mengenai agraria terjadi. Satu dari beberapa konflik yang sering terjadi adalah antara Negara dengan masyarakat mengenai hak penguasaan tanah oleh Negara yang mengatasnamakan kepentingan umum yang kemudian berimplikasi pada hak penguasaan milik perseorangan yang kemudian berakibat pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang justru berkebalikan dengan tujuan nasional dari UUPA yaitu salah satunya mengedepankan kemaslahatan semua lagi kesamarataan hidupan sosial. Menemukan apa dasar hukum penguasaan tanah serta bermacam bentuk dari kepemilikan tanah dan kepemilikan tanah dari negara merupakan salah satu tujuan dari pembuatan jurnal ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode normatif untuk mencari apa dasar hukum yang berlaku mengatur mengenai bagaimana prosedur yang berimplikasi pada kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah perseorangan yang diguynakan oleh negara untuk kepentingan umum. Penelitian ini lebih banyak mengambil ke dalam peraturan yang berlaku lagi beberapa literatur yang dianggap berkaitan dengan konflik agraria yang dibahas dalam penelitian ini. Kata Kunci : Konflik Agraria, Kepastian Hukum, Kepemilikan Tanah Bagi Negara, Hak Penguasaan Tanah Milik Perseorangan
HAK ANAK TIRI TERHADAP WARIS DAN HIBAH ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM Putu Ari Sara Deviyanti; Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.147 KB)

Abstract

Kehadiran anak tiri di dalam suatu perkawinan membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap haknya pada saat pembagian warisan atau hibah yang diberikan orang tuanya karena statusnya yang berbeda dari anak kandung. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hak anak tiri dalam pembagian warisan dan hibah yang bisa diperolehnya atas harta orang tuanya yang khususnya ditinjau dari Hukum Waris Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah anak tiri bukanlah ahli waris di dalam keluarga tetapi berhak mewaris melalui jalan wasiat atau hibah.
BENTUK KEBIJAKAN YANG DIPEROLEH INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Dewa Gede Tisna Agung Mahadita; Ni Ketut Sri Utari; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.952 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kebijakan yang diberikan kepada investor pada saat melakukan penanaman modal di Indonesia. Metode penulisan yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan dalam menyusun kerangka konsepsional digunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penulisan ini adalah bentuk kebijakan yang diperoleh investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 4 mengenai kebijakan dasar penanaman modal, pasal 6 pemerintah memberikan perlakuan yang sama semua penanam modal, pasal 7 pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi, pasal 8 penanaman modal dapat mengalihkan aset, dan pasal 18 pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal.
PELAKSANAAN KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH KUTA UTARA KABUPATEN BADUNG Ida Bagus Gede Bayu Suryagara; Ni Ketut Supasti Dharmawan; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.482 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility merupakan kegiatan wajib bagi Perseroan Terbatas termasuk bagi Bank Perkreditan Rakyat. Adapun ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 74 UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang perseroan Terbatas, Pasal 34 UU. No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 22 Perda No. 6 Tahun 2013 Tentang Tannggung Jawab Sosial Perusahaan sosial dan lingkungan. Berdasarkan pada ketentuan ini, diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan CSR pada BPR di wilayah Kuta Utara Badung begitu juga dengan sanksi hukum yang dapat diberikan untuk BPR apabila tidak melaksanakan kegiatan CSR. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kegiatan CSR yang di laksanakan oleh BPR di Wilayah Kuta Utara ini sudah dilaksanakan dengan cukup efektif, namun belum mencangkup keseluruhan dari Triple Bottom Line, dimana kegiatan CSR dalam lingkup Planet (lingkungan) masih belum banyak dilaksanakan. Adapun sanksi bagi BPR yang tidak melaksanakan kegiatan CSR berupa sanksi administratif.
PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) MELALUI PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL Dean Cakra Buana Ginting; I Gusti Ayu Putri Kartika
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 09, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.631 KB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja kepada Pemerintah untuk mencapai kesejahteraannya dan keluarganya, tidak berbeda dengan pekerja biasa PNS juga memerlukan Jaminan Sosial untuk memenuhi kesejahteraan tersebut. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk memahami perlindungan terhadap kesejahteraan bagi PNS dengan cara pemberian Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri tersebut. Metode dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah PNS memiliki Jaminan Sosial seperti pekerja biasa walaupun PNS tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, karena telah diatur secara khusus didalam UU ASN dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri dan PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi PNS.Kata kunci : Pegawai Negeri Sipil, Kesejahteraan, Jaminan Sosial
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA VILLA THE SEMINYAK OASIS Made Nadya Pradnya Sari; I Made Udiana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.155 KB)

Abstract

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Salah satu bentuk perjanjian kerja adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal yang menimbulkan permasalahan ialah banyak terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak mengacu pada aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanan pekerja/buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Villa The Seminyak Oasis dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) belum berjalan optimal terutama dalam hal perubahan status pekerja yang telah bekerja lebih dari 3 tahun dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi pekerja tetap, hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian status ketenagakerjaan. Sebaiknya Villa The Seminyak Oasis memperbaiki sistem kerjanya agar sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hendaknya pejabat yang berwenang khususnya dinas ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pembinaan langsung ke lapangan. Kata Kunci : perjanjian kerja, pekerja, PKWT

Page 1 of 227 | Total Record : 2262

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue