<![CDATA[Abstract: In terms of Islamic inheritance law, nonmuslims are the parties who are prevented from obtaining inheritance. This provision is clearly stipulated in the hadith of the Prophet and has also been agreed upon by the majority of scholars. However, the Supreme Court (MA) through a number of decisions has granted nonmuslims the right to inherit property through the compulsory will. This article examines the decisions of the Supreme Court from 1995 to 2010 regarding this issue. To analyze a number of Supreme Court decisions, this study seeks to trace the legal discovery process carried out by the Supreme Court using the maṣlaḥah theory. The research analysis concluded that the provision of compulsory wills serves as a legal effort taken by the Supreme Court to create benefit and apply the princple of justice. In this case, the Supreme Court has made legal findings (rechtvinding) using the istiṣlāhi method, which emphasizes the aspect of direct benefit. The provision of a mandatory will can be legally justified, although there is no stipulation in the Al-Qur’an, hadith, or positive law that explicitly explains wills to non-Muslim heirs. In addition, the provision of the mandatory will can also be seen as a process of realizing the general principles and objectives of Islamic law.Abstrak: Dalam hukum kewarisan Islam, nonmuslim adalah pihak yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Hal ini dinyataan seecra tegas dalam hadis nabi dan juga telah disepakati oleh mayoritas ulama. Namun demikian, Mahkamah Agung (MA) melalui sejumlah putusannya telah memberikan hak kepada nonmuslim untuk mendapatkan harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah. Artikel ini mengkaji putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1995 hingga 2010. Untuk menganalisis sejumlah putusan Mahkamah Agung tersebut, kajian ini berupaya melacak proses penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan teori maṣlaḥah. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperolehlah kesimpulan bahwa pemberian wasiat wajibah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum (rechtvinding) dengan menggunakan metode istiṣlaḥi yang menekankan aspek kemaslahatan secara langsung. Pemberian wasiat wajibah tersebut dapat dibenarkan secara hukum, meskipun tidak ada sumber dari Al-Qur’an, hadits maupun hukum positif yang menjelaskan secara eksplisit tentang wasiat kepada ahli waris non-muslim. Selain itu, pemberian wasiat wajibah tersebut juga dapat dilihat sebagai proses realisasi prinsip-prinsip umum dan tujuan-tujuan pensyariatan hukum Islam.]]>
Copyrights © 2019
