<![CDATA[Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya IoT (Internet of Things) dan IoP (Internet of People) maka kepentingan interkoneksitas dalam segala hal termasuk dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan. Masyarakat yang telah melakukan kontrak sosial dengan pemimpin yang telah dipilih secara demokrasi (pemilihan langsung), namun dalam pemilu tersebut masih sangat jarang persyaratan pemilihan Kepala Desa yang mewajibkan penguasaan informasi teknologi, sehingga korelasi antara Revolusi Industri 4.0 tersebut tidak optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berhubungan dengan kewenangan Kepala Desa. Perubahan paradigma akan keterhubungan masyarakat diera Revolusi Industri 4.0 ini sendiri telah memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk melayani masyarakat secara lebih efisien, cepat dan murah, maka dari itu metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan studi kasus di Desa Ciherang dan di Desa Bobojong. Selanjutnya identifikasi masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Kepala Desa tidak optimal dalam pelayanan publik diera Revolusi Industri 4.0 ?, 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 ?]]>
Copyrights © 2020
