<![CDATA[Abstrak Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Di Indonesia perkembangan menuju era digital sudah tidak dapat dicegah lagi, hal ini secara tidak langsung adalah atas permintaan dan keinginan masyarakat sendiri yang ingin segala sesuatunya menjadi lebih praktis dan efisien. Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Peluncuran sertipikat tanah elektronik dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021, ternyata menuai pro dan kontra. Tujuan kajian ini adalah untuk menemukan kepastian tentang perlu tidaknya perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah digitalisasi. Melalui metode pendekatan yuridis normatif melalui penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan sampai ke jurnal hasil penelitian dan dokumen hasil webinar akan dipergunakan untuk menganalisis kajian ini. Hasil kajian bahwa, penerapan sertipikat tanah elektronik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern, khususnya nanti untuk gerenasi Z di Indonesia. Meski penerapannya secara bertahap, diharapkan dari kesadaran masyarakat (public awareness) pemilik tanah , sertipikati tanah elektronik dapat lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir mafia tanah dan sengketa pertanahan. Kata Kunci : Sertipikat tanah Elektronik, bukti kepemilikan hak atas tanah. Abstract The digital era is an era where all activities that support life are made easier with technology to make it more practical and modern. In Indonesia, the development towards the digital era can no longer be prevented; this is indirectly at the request and desire of the people themselves who want everything to be more practical and efficient. In the land sector, in the context of realizing the modernization of land services, starting to apply electronic-based land services, to the documents produced in the form of electronic documents. The launch of electronic land certificates in the Regulation of the Head of the National Land Agency concerning Electronic Certificates, which was signed by the Minister of Agrarian Affairs Sofyan Djalil on January 12, 2021, turned out to be a pro and contra. The purpose of this study is to find certainty about whether or not it is necessary to change the land proof document towards digitalization. Through the method of normative juridical approach through tracing the study of documents from laws and regulations to research journals and webinar results documents will be used to analyze this study. The results of the study show that the application of electronic land certificates is a necessity in order to meet the needs of an increasingly modern society, especially later for generation Z in Indonesia. Although its implementation is gradual, it is hoped that from public awareness of land owners, electronic land certificates can provide more legal certainty of land ownership and minimize land mafia and land disputes. Keywords: Electronic land certificate, proof of ownership of land rights.]]>
Copyrights © 2021
