<![CDATA[The study investigates the processes and mechanisms of the legislationof Aceh Qanun 6/2014 on Jinayat Law. It asks the role of Islamic law in suchlegislation process and the challenges of the application of Islamic penal lawin Aceh under the Indonesian legal system. This qualitative research uses bothtextual and empirical sources and employs statute, empirical and conceptualapproaches. This study demonstrates that the legislation of Islamic penal codein Aceh has philosophical, sociological and juridical grounds and complieswith the procedure of legislation of state law in Indonesia. Despite technicalproblems, the legislation advanced by ulama, scholars, local legislators, theprovincial government and the representation of Muslim society of Aceh,is relatively successful in integrating fiqh, state law and customary law intothe Islamic penal code, resulting in what is call as collective consensus (ijtihadjama’i). These findings reveal that the Qanun was endorsed on the pillars oflegal pluralism (fiqh, adat and state law) that fits into the principle of rechstaatand Pancasila that is adopted by the Indonesian legal system. Objek penelitian ini adalah proses dan mekanisme Qanun Aceh Nomor6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini beranjak dari pertanyaanutama penelitian tentang bagaimana proses dan mekanisme legislasi hukumjinayat menjadi hukum positif di Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Penelitianini berbentuk kualitatif, menggabungkan antara penelitian kepustakaan(library research) dengan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yangdigunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach),pendekatan emperis, dan pendekatan konseptual. Proses pembentukannyamemiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dan digabungkan dengaprosedur hukum perundang-undangan di negara Indonesia. Pihak yang terlibatdalam perumusan materi muatan raqan Jinayat Aceh terdiri dari unsur ulama, cendikiawan Aceh, institusi penegak hukum (Mahkamah Syar’iyah, Kejaksaan,Kepolisian dan Wilayat Hisbah) serta masyarakat melalui lembaga swadayamasyarakat. Pemerintah Aceh melibatkan Tim Ahli Eksekutif dan Tim AhliLegislatif dalam pembahasan materi muatan Rancangan Qanun hukum Jinayat.Dinamika pemikiran yang muncul dalam perumusan materi muatan hukumJinayat telah disepakati sehingga Rancangan Qanun Hukum Jinayat dapatdisahkan bersama antara legislatif dan eksekutif. Temuan ini, membuktikanterakomodirnya berbagai sistem hukum di Indonesia dan terintegrasinyakandungan syariat, fikih, hukum positif dan adat yang disesuaikan dengandasar negara dan Pancasila dengan mengadopsi sistem hukum Indonesia yangberlaku.]]>
Copyrights © 2017
