Jurnal Suara Keadilan
Vol 20, No 2 (2019): JURNAL SUARA KEADILAN

RELEVANSI MATERI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN PATI

Ummianna Assyriaah (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus)
Dwiyana Achmad Hartanto (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus)
Suparnyo Suparnyo (Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus)



Article Info

Publish Date
12 Oct 2019

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pati dan relevansi materi kursus calon pengantin terhadap faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Pati Metode dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis.Pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati belum terlaksana sebagaimana mestinya, yaitu waktu penyelenggaraan kursus 3-4 jam, metode pembelajaran tidak ada pengawasan, dan belum ada narasumber dari psikolog. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kabupaten Pati telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kabupaten Pati. Tingkat keberhasilan KUA Kabupaten Pati dalam melakukan program suscatin terhadap pengaruhnya dalam menekan angka perceraian telah berhasil, yang dibuktikan dengan rendahnya persentase pengaduan kehendak cerai di KUA Kabupaten Pati sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan angka perceraian, yaitu dari 344 kasus perceraian pasangan pengantin menjadi 226 kasus perceraian pasangan pengantin di tahun 2018.

Copyrights © 2019






Journal Info

Abbrev

SK

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Fokus dan Scope artikel yang bisa dimuat dalam jurnal ini adalah: 1. Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Perdata 4. Kebijakan Publik 5. Politik Hukum 6. Hukum Ekonomi ...