Articles
<![CDATA[Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Pati ]]>
<![CDATA[Ristamadji, -]]>;
<![CDATA[Sukresno, -]]>;
<![CDATA[Suparnyo, -]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.321 KB)
<![CDATA[Mediasi pertanahan sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai posisi startegis. Namun fakta menunjukkan mediasi pertanahan di kabupaten Pati masih belum mampu dimaksimalkan. Berangkat dari kondisi demikian tentunya ada keinginan sebuah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan agar mediasi pertanahan dapat terlaksana dengan maksimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan, apakah yang menjadi penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Belum Maksimal dan bagaimana model pemberdayaan lembaga mediasi yang lebih efektif bagi para pihak sehingga mediasi pertanahan dapat teraktualisasi secara maksimal. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan perlu diberdayakan karena tipologi atau karakter sengketa pertanahan selalu berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan upaya mengurangi beban perkara pertanahan di pengadilan. Beberapa faktor yang merupakan problematik sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi yaitu Faktor karakteristik sengketa atau akar permasalahan yang menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa, Faktor mediator yang belum berdaya, Faktor sarana dan prasarana yang ada pada lembaga yang masih minim dan lain-lain.]]>
<![CDATA[Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus ]]>
<![CDATA[Suparnyo, -]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Anggit]]>;
<![CDATA[Ariyani, Wiwit]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.629 KB)
<![CDATA[Perusahaan (Corporate) selalu menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas, baik masyarakat dalam arti umum maupun masyarakat dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat (termasuk UMKM) merupakan stakeholders dari perusahaan. UMKM sebagai stakeholders dari perusahaan berskala besar masih perlu diberdayakan. Perusahaan berskala besar, termasuk perusahaan yang berusaha di bidang rokok mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicari solusi atau jawaban tentang implementasi CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM, kendala implementasi pemberdayaan UMKM melalui program CSR, dan model pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Implementasi program CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM belum banyak dilakukan. Implementasi program CSR masih sebatas pada pemberdayaan masyarakat sekitar di bidang sosial dan lingkungan. Kendala implementasi program CSR dalam pemberdayaan UMKM terdiri atas kendala yang bersifat internal dan eksternal. Model pemberdayaan UMKM yang tepat bagi perusahaan rokok berskala besar melalui program CSR adalah dengan program kemitraan yaitu dengan memberikan bantuan modal dengan bunga ringan dan diberikan langsung oleh perusahaan tanpa perantaraan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).]]>
<![CDATA[Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus ]]>
<![CDATA[- Suparnyo]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>;
<![CDATA[Wiwit Ariyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan (Corporate) selalu menjalankan usaha dan berhubungan dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas, baik masyarakat dalam arti umum maupun masyarakat dunia usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) masyarakat (termasuk UMKM) merupakan stakeholders dari perusahaan. UMKM sebagai stakeholders dari perusahaan berskala besar masih perlu diberdayakan. Perusahaan berskala besar, termasuk perusahaan yang berusaha di bidang rokok mempunyai tanggung jawab sosial untuk ikut memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dicari solusi atau jawaban tentang implementasi CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM, kendala implementasi pemberdayaan UMKM melalui program CSR, dan model pemberdayaan UMKM yang tepat dan berkeadilan melalui program CSR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Implementasi program CSR bagi perusahaan rokok berskala besar dalam pemberdayaan UMKM belum banyak dilakukan. Implementasi program CSR masih sebatas pada pemberdayaan masyarakat sekitar di bidang sosial dan lingkungan. Kendala implementasi program CSR dalam pemberdayaan UMKM terdiri atas kendala yang bersifat internal dan eksternal. Model pemberdayaan UMKM yang tepat bagi perusahaan rokok berskala besar melalui program CSR adalah dengan program kemitraan yaitu dengan memberikan bantuan modal dengan bunga ringan dan diberikan langsung oleh perusahaan tanpa perantaraan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Mengatasi Sengketa Pertanahan Di Kabupaten Pati ]]>
<![CDATA[- Ristamadji]]>;
<![CDATA[- Sukresno]]>;
<![CDATA[- Suparnyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosial dan Budaya Vol 6, No 2 (2013): Jurnal Sosial dan Budaya ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mediasi pertanahan sebagai bagian alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi mempunyai posisi startegis. Namun fakta menunjukkan mediasi pertanahan di kabupaten Pati masih belum mampu dimaksimalkan. Berangkat dari kondisi demikian tentunya ada keinginan sebuah upaya pemberdayaan yang dapat dilakukan agar mediasi pertanahan dapat terlaksana dengan maksimal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi latar Belakang Dibutuhkannya Pemberdayaan Mediasi Pertanahan, apakah yang menjadi penyebab Pemberdayaan Mediasi Pertanahan Belum Maksimal dan bagaimana model pemberdayaan lembaga mediasi yang lebih efektif bagi para pihak sehingga mediasi pertanahan dapat teraktualisasi secara maksimal. Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan perlu diberdayakan karena tipologi atau karakter sengketa pertanahan selalu berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat dan upaya mengurangi beban perkara pertanahan di pengadilan. Beberapa faktor yang merupakan problematik sehingga menghambat atau tidak dapat dicapai secara maksimal penggunaan lembaga mediasi yaitu Faktor karakteristik sengketa atau akar permasalahan yang menimbulkan sengketa di bidang pertanahan, Faktor internal dan eksternal para pihak yang bersengketa, Faktor mediator yang belum berdaya, Faktor sarana dan prasarana yang ada pada lembaga yang masih minim dan lain-lain.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN DAN UPAYA MENEKAN JUMLAH PEMBIAYAAN BERMASALAH (NON PERFORMING FINANCING/NPF) PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG KUDUS ]]>
<![CDATA[Alfi Maghfiroh]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Dwiyana Achmad H]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v18i2.3204
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudus” ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya untuk meminimalisasi/menekan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kudus. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, disusun dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BSM Kantor Cabang Kudus karena ekonomi makro (inflasi), kegagalan bisnis, dan internal nasabah. Upaya untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan pendekatan analisis pembiayaan, prinsip analasis pembiayaan terdiri 5C dan prinsip syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Best Practice di Desa Kancilan Tahun 2017) ]]>
<![CDATA[Ummi Mahbubah]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Subarkah Subarkah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v19i2.3229
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa memberikan amanat penerimaan Dana Desa untuk setiap desa se-Indonesia, dana desa tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum dana desa digunakan seluruh kegiatan baik pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, seluruh perencanaan harus masuk dalam dokumen perencanaan desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PERDAGANGAN SECARA ONLINE OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM UPAYA MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Sumarjono Sumarjono]]>;
<![CDATA[Subarkah Subarkah]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 1 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v19i1.3219
<![CDATA[Pelayanan publik dalam konsep good governance atau tata pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan yang prima kepada masyarakat merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, oleh sebab itu dalam rangka memberi kemudahan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyelesaian permohonan SIUP di DPMPTSP Kabupaten Kudus maka dilaksanakanlah layanan SIUP secara online supaya masyarakat dapat melakukanya dari rumah atau kantor masing-masing tanpa harus datang ke Kantor DPMPTSP Kabupaten Kudus. Layanan SIUP online dilharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dibidang investasi penanaman modal yang manfaatnya dapat dirasakan dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan oleh segenap masyarakat kabupaten Kudus sesuai visi yang diusung Kabupaten Kudus yaitu “Kudus Makin Sejahtera”.]]>
<![CDATA[SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DIIKUTI OLEH CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI (Study Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017) ]]>
<![CDATA[Moh. Sofiyan Hadi]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Subarkah Subarkah]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v18i2.3200
<![CDATA[Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap, Negara dan pemerintah. Faktor-faktor yang harus diidentifikasikan karena suatu kelemahan yang terjadi maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja tetapi pengetahuan yang mantap tentang sifat-sifat hukum juga perlu diketahui untuk agar tahu batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat. Sengketa pemilihan hasil pemilih (PHP) di Kabupaten Pati tidak memenuhi syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jundo Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2017 sehingga ditolak di Mahkamah Konstitusi. Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) ketika mengajukan ke Mahkamah Konstitusi juga kadaluwarsa, perselisihannya sebanyak 341.913 suara atau 49,02%, sedangkan syaratnya seharusnya 0,5% karena penduduk Kabupaten Pati lebih 1.000.000 penduduk, Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) bukan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2017, bukan lembaga pemantau pemilihan yang terdaftar dan mendapatkan akreditasi dari KPU.]]>
<![CDATA[ANALISIS PROSPEKTIF PILKADA PASCA PUTUSAN GUGATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara dan Pati) ]]>
<![CDATA[Ris Andy Kusuma]]>;
<![CDATA[Subarkah Subarkah]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 19, No 2 (2018): Jurnal Suara Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v19i2.3225
<![CDATA[Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Jepara dan Pati telah usai. Hasilnya pasangan calon yang kalah di Kabupaten Jepara mengajukan proses permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara di Mahkamah Konstitusi (MK). Relawan kotak kosong di Kabupaten Pati juga sama mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati di MK. Untuk itu, penelitian ini mendeskrispsikan proses munculnya permohonan dan proses pengajuan permohonan serta menganalisa prospektif pasca putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di MK untuk mendukung proses demokratisasi. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Sasaran penelitian adalah komisioner KPU, komisioner Bawaslu, pasangan calon bupati dan wakil bupati, anggota tim sukses, pengurus partai politik pengusung, dan relawan Kotak Kosong.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN ASET DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA ]]>
<![CDATA[Linda Oksafiama]]>;
<![CDATA[Suparnyo Suparnyo]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 18, No 2 (2017): Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v18i2.3205
<![CDATA[Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa” ini secara umum bertujuan untuk membandingkan pemanfaatan aset desa di dua desa yakni Desa Getas Pejaten dan Ngembal Kulon. Dikarenakan dari kedua Desa ini ada yang mengalami keuntungan maupun kerugian. Penelitian ini juga untuk mengetahui mekanisme pemanfaatan aset desa yang dilakukan oleh desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengetahui akibat hukum yang dapat timbul jika pemanfaatan aset desa tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan aset Desa ada yang mengalami keuntungan dan juga kerugian. Desa yang mengalami kerugian karena tidak mengikuti mekanisme yang telah diterapkan pemerintah dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 110 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa harus diatur dalam Peraturan Desa yang berpedoman kepada Peraturan Menteri. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pemanfaatan aset desa terbagi dalam empat bentuk, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna. Selanjutnya Pasal (3) menyatakan bahwa Pemanfaatan aset desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa. Maka jika pemerintah Desa ingin memanfaatkan aset desa yang dimiliki, harus memiliki Peraturan Desa. Pemerintah Desa Getas Pejaten memanfaatkan aset desanya yakni tanah kas desa untuk dijadikan lokasi gedung DPRD yang menyewakan kepada pemerintah kabupaten Kudus. Lain halnya dengan pemerintah desa Ngembal kulon yang menyewakan 20 tahun tanah kasnya dijadikan pasar modern oleh PT. Panca Surya. Tindakan hukum pemerintah desa yang bekerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan aset desanya, maka pemerintah bertindak sebagai pihak swasta dan tunduk kepada hukum privat. Maka pemerintah desa jika membuat perjanjian haruslah tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal.]]>
