<![CDATA[This study aims to determine the synergy between the Banjarmasin City KPU and the Banjarmasin Population and Civil Registry Office in managing population data, to determine the suitability of Voters' Data with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, to determine the suitability of population data provided by the Ministry of Home Affairs. with real conditions in the field and to find out the synergy constraints between the Banjarmasin City Election Commission and the Banjarmasin Population and Civil Registry Office in managing population data. The results showed that the synergy between the Banjarmasin City Election Commission and the Banjarmasin Population and Civil Registry Service became the basis for updating population data. In addition, it also helps ease the budget burden for the City Government. The KPU of Banjarmasin City has carried out the process of updating the Permanent Voters List under Article 9 to Article 41B of KPU Regulation Number 8 of 2016 concerning Updating Voter List of Voters, but there are still problems that occur in determining the Permanent Voters List, indicating that there is still minimal participation of the public and parties involved involved in determining the Permanent Voters List, the population data provided by the Ministry of Home Affairs was not fully under the real conditions in the field, so the Population and Civil Registration Service together with the Banjarmasin City KPU re-synchronized. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dalam pengelolaan data kependudukan, Untuk mengetahui kesesuaian Data Pemilih dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Untuk mengetahui kesesuaian data kependudukan yang disediakan Kementerian Dalam Negeri dengan kondisi riil di lapangan serta Untuk mengetahui kendala sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dalam pengelolaan data kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sinergi antara KPU Kota Banjarmasin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin menjadi dasar dalam pemutakhiran data kependudukan. Selain itu juga membantu meringankan beban anggaran bagi Pemerintah Kota. KPU Kota Banjarmasin telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai Pasal 9 hingga Pasal 41B Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Pemilih Daftar pemilih, namun masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih minimnya partisipasi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, Data kependudukan yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri belum Sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama KPU Kota Banjarmasin melakukan sinkronisasi ulang.]]>
Copyrights © 2020
