<![CDATA[Responsiveness to the aspirations of the community members is very important in order to formulate the aspirations of the community in the form of legal products. Community participation in law-making is expected to be a power control (the agent of social control) and the power balance between the interests of the government and society. Within the democracy political system, the opportunity to participate to formation legal products is widely open. This research used a normative research method. The research was conducted through inteviews of the Chairman of the Regional House of Representatives of Tanjungpinang City, including the Chairman of the Commission and Chairman of the Legislative Council of Tanjungpinang City. It reveals that the Regional House of Representatives (DPRD) of Tanjungpinang City that has the legislative, budgetary and supervisory function plays an important role in accommodating and following up the expectations, desires and aspirations of people, especially people of Tanjungpinang City. The House of Representatives (DPRD) of Tanjungpinang City has effectively supervise the implementation of the Regional Budget or the prescribed public policy in order to create an accountability of financial management. === Responsivitas anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat menjadi amat penting guna memformulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk produk hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan hukum diharapkan menjadi kekuatan kontrol (agent of social control) dan kekuatan penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dengan dianutnya sistem politik yang demokrastis, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Penelitian yang berhubungan dengan lembaga legislatif ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian seperti ini disebut juga penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Penelitian ini melakukan interview kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, termasuk Ketua Fraksi dan Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan berperan penting dalam menampung dan menindaklanjuti harapan dan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Tanjungpinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau kebijakan publik yang telah ditetapkan sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.]]>
Copyrights © 2017
