<![CDATA[Artikel ini dimaksudkan untuk memperoleh pemetaam yang komprehensif mengenai relasi struktur dan agen dalam Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pasca reformasi. Dalam iklim demokrasi saat ini, menarik untuk mengkaji bagaimana Gerakan PKK, sebagai dikoordinir oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa, untuk berperan sebagai agen pemberdayaan perempuan yang ideal. Argumen utama dari artikel ini adalah bahwa beberapa faktor, termasuk hierarki yang dalam, instruksi top-down, dan klientelisme yang memungkinkan PKK dieksploitasi untuk mendukung keberhasilan program pemerintahan tanpa kuasa untuk menolak atau menghindarinya, hal ini mengingat bahwa tim penggerak PKK merupakan bagian dari struktur pemerintahan. Pemetaan yang diperoleh diharapkan mampu menjadi referensi bagi revitalisasi PKK ke depan sehingga PKK mampu berperan sebagai agen pemberdayaan perempuan yang adaptif.. Data untuk artikel ini dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, di PKK wilayah Kabupaten Sleman.]]>
Copyrights © 2020
