<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka waktu panjang menjadi salah satu tujuan dari pembangunan di Kabupaten Banyumas, salah satu bagian dari berbagai aspek krusial dalam pembangunan daerah diantaranya merupakan dengan meningkatkan iklim investasi. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya, pembangunan antar daerah satu dengan yang lainnya di Kabupaten Banyumas memiliki progres yang berbeda serta dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Banyumas dalam mempromosikan daerahnya dengan tujuan untuk menarik minat investor, menaikan pendapatan daerah, dan pemerataan pembangunan. Sehingga dari fenomena ini diperlukannya instrumen untuk mendorong iklim investasi yaitu kajian pemberian insentif serta dipermudahnya penanaman modal di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menetapkan prioritas kriteria dan alternatif dalam peningkatan iklim investasi dan pemerataan pembangunan Kabupaten Banyumas. Pada riset ini digunakan metode Tipologi Wilayah dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mencari prioritas jenis dan bentuk insentif yang akan pada sasaran wilayah investasi Banyumas. Data diperoleh dari form kuesioner dengan 25 responden yang mendalami bidang penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap tipologi wilayah investasi akan memiliki karakteristik jenis serta bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang berbeda, sebagai strategi penanganan wilayah investasi. Kemudahan akses pelayanan merupakan prioritas utama pada wilayah maju pesat. Wilayah potensial memiliki prioritas utama yaitu bantuan keuangan, bantuan keuangan disini lebih mengarah pada bantuan kepada pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pajak maupun retribusi daerah. Bantuan dalam menyediakan fasilitas dan utilitas merupakan bagian dari insentif dan kemudahan yang cocok diterapkan di wilayah berkembang. Sedangkan pada wilayah terbelakang bentuk insentif yang tepat adalah bantuan keuangan. Bantuan keuangan disini mengarah kepada bunga pinjaman rendah, pemberian kompensasi, dan bantuan fasilitas untuk kegiatan pelatihan usaha mikro, kecil, atau koperasi. Hal ini dikarenakan wilayah terbelakang memiliki bidang usaha dominan adalah pertanian, peternakan dan UMKM pengolahan makanan.]]>
Copyrights © 2021
