<![CDATA[AbstrakPublic Trust Doctrine (PTD) mengatur bahwa pemerintah wajib mengurus SDA untuk kepentingan publik meskipun akses atas Sumber Daya Alam (SDA) tersebut telah diberikan kepada pihak tertentu. Tulisan ini hendak membahas konstruksi PTD dalam hukum Indonesia dan menggunakan PTD untuk menganalisis konstitusionalitas UU Minerba Baru (UUMB), yang resmi disahkan pada tanggal 12 Mei 2020. Banyak pihak menyayangkan pengesahan ini karena dianggap mendukung eksploitasi minerba yang tidak berkelanjutan dan mengancam kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Penulisan artikel ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil analisis menunjukkan eksistensi PTD pada Pasal 33 ayat (3) Konstitusi, yang dapat diaplikasikan apabila: SDA tersebut memiliki peranan penting dalam menguasai hajat hidup orang banyak dan pengaturan SDA tersebut dalam UU memenuhi unsur “sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Namun, analisis pada Pasal 22, 169A ayat (1), dan 169B ayat (5) UUMB menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan konsep PTD.Kata Kunci: Public Trust Doctrine, Sumber Daya Alam (SDA), UU Minerba.AbstractThe Public Trust Doctrine (PTD) regulates that the government should prioritize public interest even if the access to the natural resources (SDA) has been given to individuals or parties. The research will discuss PTD construction in Indonesian law and use PTD to analyze Mineral and Coal Law constitutionality that has been enacted on May 12, 2020. Many parties regret the enactment of this law because the law tends to promote unsustainable exploitation and threatens public welfare who live nearby the mines. This research will be conducted by using normative juridical method and secondary resources such as law and constitutional court award (MK). The result indicates that PTD existence on Article 33 sec (3) Indonesia constitution is applicable if: SDA has a crucial role in public sphere and SDA regulation fulfills the elements “to the fullest of public welfare”. Yet, our analysis on article 22, article 169A sec (1), and article 169B sec (5) of Mineral and Coal Law shows incoherence with the concept of PTD. Keywords: Public Trust Doctrine, Natural Resources, Mining Law]]>
Copyrights © 2020
