Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Articles
206 Documents
<![CDATA[Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan) ]]>
<![CDATA[Nagara, Grahat]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.089 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v3i2.41
<![CDATA[Walaupun sanksi administratif sebagai salah satu instrumen dalam modelcommand-and-control seringkali merupakan satu aspek yang banyak dikritik,dalam perkembangannya justru menyimpan peluang untuk memperkuat upayaperlindungan lingkungan hidup. Beberapa yang akan dibahas dalam tulisan initermasuk, penguatan sanksi administratif dengan sanksi pidana, maupun denganmemperkenalkan sanksi denda dan pemulihan. Untuk membaca potensi penguatanyang terjadi di Indonesia dengan perkembangan sanksi administrasi, pendekatanyuridis-normatif dilakukan untuk mencermati perumusan sanksi administratif terkaitperlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha sektor sumber daya alam.Tulisan ini menemukan bahwa meskipun perkembangan kebijakan perlindunganlingkungan hidup terjadi, termasuk juga melalui penguatan sanksi administratif,upaya tersebut masih dapat dikatakan belum memadai]]>
<![CDATA[GERAKAN PEMBARUAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DAN PERWUJUDAN TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK DALAM NEGARA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Santosa, Mas Achmad]]>;
<![CDATA[Quina, Margaretha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.655 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v1i1.164
<![CDATA[Environmental law reform movement promotes the realization of good environmental governance, rule of law, and democracy. Numerous advocacy results conducted by this movement has been recorded in the legal instruments, national and international regulation and policies, landmark judges decision, until civil society initiatives. This article will identify the important developments and the contribution of civil society, academics, and other related elements as a reference for the further development of good environmental governance]]>
<![CDATA[Prinsip Pencemar Membayar untuk Mendorong Akses Kompensasi di Kebijakan ASEAN dalam Kasus Polusi Kabut Asap Lintas Batas ]]>
<![CDATA[Paripurno, Gandar Mahojwala]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 2 (2018): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.817 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v4i2.63
<![CDATA[Kebakaran hutan telah terjadi semenjak 1980-an dan tiga tahun lalu masih terjadi dengan dampak masif di Asia Tenggara. ASEAN selaku organisasi regional menjadi pelopor untuk membuat perjanjian asap lintas batas yang mengatur pencegahan asap lintas batas. Namun, tidak ada alur pemenuhan kompensasi untuk korban dalam perjanjian tersebut. Artikel ini mengargumentasikan bahwa Prinsip pencemar membayar (polluter-pays principle/PPP) dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam untuk memberikan akses kompensasi dari pencemar untuk korban. Terutama, dalam perkembangannya PPP menjadi prinseip yang memiliki banyak alternatif dalam alur pemberian kompensasi. Artikel ini merupakan tulisan yuridis-normatif dengan bentuk deskriptif.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN SATWA LIAR INDONESIA MELALUI INSTRUMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Hanif, Fathi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 2 (2015): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.583 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v2i2.24
<![CDATA[Abstrak Saat ini perlindungan jenis satwa atau hidupan liar diatur dalam instrumen hukum internasional seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tahun 1973. Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya danperaturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak kasus kejahatan yang berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa atau hidupan liar yang dilindungi, seperti kasus penyelundupan kakatua jambul kuning di Surabaya pada medio Maret 2015. Implementasi perundang-undangan bidang ini belum efektif dari sisi perlindungan satwa di habitatnya maupun menjerat maksimal pelaku kejahatan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa instrumen hukum nasional yang melindungi satwa dan tumbuhan liar belum memiliki kelengkapan ketentuan yang mengacu pada CITES sepenuhnya, dan ancaman sanksi yang ada juga tidak menimbulkan efek jera pelaku kejahatan. Dibutuhkan revisi perundang-undangan dibidang konservasi, perlindungan satwa atau hidupan liar yang sejalan dengan perkembangan instrumen hukum internasional. Abstract The protection of wildlife stated in the international law instruments such as Convention on International Trade in as Critically Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1973. Law No. 5 of1990 regardingNatural Resources Conservation and ItsEcosystems and related goverment regulations governprotection of wildlife in Indonesia. Recently, there are still many criminal cases related to poaching and trade of wildlife or protected animals, such as yellow-crested cockatoo smuggling cases in Surabaya on March 2015. Implementation of regulation and the law enforcement concerning wildlife is not effective to protect animals in their habitat. The legal instrument in the national leveltoprotect wildlife isnot complete and comprehensive yet,especially compared with the norms ofCITES and its regulations;andthe punishment did not make the deterrent effect to the perpetrators. There is aneed to push the goverment to make a revision the regulation regarding conservation and wildlife protection that are in line with the international law instruments.]]>
<![CDATA[Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit ]]>
<![CDATA[Zulaeha, Mulyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 1 (2016): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.876 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v3i1.35
<![CDATA[Permasalahan kabut asap akibat terbakarnya hutan dan lahan di Indonesiamerupakan kejadian berulang setiap tahun. Dampak kabut asap tidak saja dialamioleh masyarakat sekitar, namun juga berdampak ke wilayah lain di Indonesiabahkan menjadi kado tahunan bagi beberapa negara tetangga Indonesia. Kerugianyang diderita tidak saja bersifat materiil bahkan sampai merenggut nyawa.Dengan metode yuridis normatif, dapat dijelaskan persoalan kabut asap yangmengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya atas lingkungan udarayang baik dan sehat dapat di jadikan sebagai dasar mengajukan gugatan citizenlawsuit. Gugatan dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatukebijakan yang bersifat umum agar kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi. Potensi mengatasikabut asap melalui mekanisme citizen lawsuit yaitu pemerintah akan mengeluarkansuatu aturan yang lebih tegas agar kejadian kabut asap tidak lagi terulang.]]>
<![CDATA[ULASAN PERUNDANG – UNDANGAN “Potensi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan†]]>
<![CDATA[Anindito, Lakso]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.584 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v1i1.10
<![CDATA[AbstrakTulisan ini akan membahas potensi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam mendukung penegakan demokrasi lingkungan. Untuk mempertajam pembahasan, fokus kajian akan dilakukan dari dua aspek, yaitu: 1) Perangkat yang dapat didayagunakan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif sehingga dapat melindungi hak mendasar warga negara; dan 2) Peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Kedua aspek tersebut dirasa penting untuk mewujudkan nilai-nilai mendasar dari demokrasi lingkungan yang didasarkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penegakan hukum2 dan penerapan penegakan hukum yang adil, akuntabel dan efektif dalam rangka menjaga serta melindungi hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.AbstractThis article will discuss the potential of Law No. 18 of 2013 regarding Prevention and Eradication of Forest Degradation in supporting implementation of environmental democracy. To sharpen the analysis, the focus of study will be conducted from two aspects, namely: 1) The tools that can be utilized to support effective law enforcement in order to protect the fundamental rights of citizens, and 2) The active role of people in law enforcement. Both aspects are considered important to realize the fundamental values of a democratic environment based on active role in decisions related to policy enforcement and application of the rule of law that is fair, accountable and effective in order to maintain and protect the people's right to use natural resources. ]]>
<![CDATA[Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional ]]>
<![CDATA[Widyaningsih, Grita Anindarini]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 4, No 1 (2017): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.496 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v4i1.53
<![CDATA[Tulisan ini membatasi pembahasan kepada kebijakan dan strategi pengelolaan energinasional serta isu-isu terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupyang tercantum dalam Perpres RUEN]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH ]]>
<![CDATA[Safrina, Safrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2, No 1 (2015): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.337 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v2i1.19
<![CDATA[Abstrak Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi agenda negara-negara di dunia terutama setelah menjadi salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan prinsip partisipatif sebagai salah satu asas dalam penyusunan setiap kebijakan terkait lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan Program Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis masyarakat pada Masyarakat Ujong Pancu, Kabupaten Aceh Besar dan memahami bagaimana peran institusi adat laot (Panglima Laot) dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir di Aceh dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui pembentukan aturan hukum yang mendukung dan penguatan kapasitas institusi masyarakat, institusi adat dan hukum adat yang dipercaya dapat menjadi wadah yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui program tersebut masyarakat terlibat secara langsung dalam penentuan kawasan konservasi laut dan juga ikut menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi kawasan pesisir tempat mereka menetap. Lebih lanjut, melalui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan obyektif sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan. Abstract Community participation in protection and management of the environment has been on the agenda of countries in the world, especially after incorporated as a principle in the Rio Declaration of 1992. Indonesia, through Law No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management included participatory principle in policy-making related to the environment. This study aims to examine the implementation of community participation in coastal management and to analyze the role of adat institution (Panglima Laot) in managing the coastal environment in Aceh. Protection and management of coastal areas in Aceh is conducted under two approaches, namely the establishment of the regulations that support the implementation process and strengthening the capacity of public institutions; and traditional institutions and customary laws that are believed can be an effective way to engage community in the development process. Through a program of community-based coastal management, community directly involved in determining the marine conservation areas and also determine the best steps to protect their region. Moreover, the program can also minimize the negative impacts of development and enable public to obtain a balanced and objective information that can contribute to solve the problems in their environment.]]>
<![CDATA[PERUBAHAN IKLIM DAN DEMOKRASI: KETERSEDIAAN DAN AKSES INFORMASI IKLIM, PERANAN PEMERINTAH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Perdinan, Perdinan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 1, No 1 (2014): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Indonesian Center for Environmental Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.726 KB)
|
DOI: 10.38011/jhli.v1i1.87
<![CDATA[Perubahan iklim merupakan fenomena iklim global yang dipicu dengan adanya pemanasan global akibat kenaikan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Memahami dampak perubahan iklim terhadap berbagai sektor ekonomi di Indonesia, pemerintah Indonesia merespon melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Tulisan ini membahas mengenai „posisi‟ kebijakan terkait adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Tantangan dalam pelaksanaan adaptasi perubahan iklim juga dibahas berdasarkan studi pustaka dan interpretasi dari dokumen-dokumen terkait adaptasi perubahan iklim. Pembahasan juga dilakukan terkait ketersediaan dan akses informasi iklim yang sangat diperlukan dalam penilaian dampak perubahan iklim sebagai langkah awal dalam penyusunan langkahlangkah adaptasi. Hasil telaah menunjukkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data hasil pengamatan iklim (observasi) masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapatkan perhatian. Peran aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi iklim sangat diperlukan mengingat ketersediaan informasi iklim yang masih terbatas.Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan daerah serta partisipasi publik dalam program-program adaptasi juga dianjurkan dan sangat diperlukan.]]>
