<![CDATA[Tulisan ini berupaya menggali konteks yang membentuk dan mengembangkan ancaman stunting (gangguan tumbuh dan kembang) sumber daya manusia Indonesia di tingkat lokal masuk dalam status kronis. Dengan meneliti kasus stunting di Trenggalek, mengindikasikan pelembagaan urusan wajib pemerintahan bidang kesehatan oleh pemerintah di tingkat lokal sebagai hasil pembagian kewenangan pusat dan daerah di Indonesia tidak bekerja pada ruang hampa bebas nilai, bahkan seringkali terbawa arus sehingga tidak ada kelembagaan kesehatan yang kokoh di tingkat lokal. Absennya pelembagaan terhadap masalah kesehatan stunting ini tidak terlepas dari pembiaran kekosongan pengetahuan tentang stunting di masyarakat yang lambat laun menyusup dalam logik berfikir negara di tingkat lokal. Data dalam tulisan ini dicari mempergunakan wawancara mendalam kepada kepada aktor-aktor pengambil kebijakan, orang tua anak stunting, petugas pemberi layanan kesehatan kepada anak stunting, dan perangkat desa di Kabupaten Trenggalek. Hasilnya adalah terjadi perubahan logika berfikir dari stunting adalah hanya permasalahan kesehatan menjadi stunting adalah permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh berbagai sektor. Perubahan logika berfikir ini memberikan dampak secara kelembagaan pada kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Trenggalek.]]>
Copyrights © 2021
