<![CDATA[Pendirian Bumdes yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia memberikan tantangan tersediri dalam tata kelola dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tantangan institusionalisasi dan akuntabilitas pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini juga diawali dengan studi kasus pada dua Bumdes di Tasikmalaya yaitu BUMDes BUANA PUTRA Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung dan BUMDes SUMBER MAKMUR Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk memotret proses institusionalisasi dan tantangan akuntansi BUMDes. Kemudian dilakukan survey pada 63 responden pengurus BUMDes dari 29 BUMDes pada dua kecamatan Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukan proses institusionalisasi BUMDes di Tasikmalaya mayoritas masih berupa “top down”. Terdapat koersif isomorfisme dari instruksi Bupati maupun perangkat desa untuk mendirikan Bumdes. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman perangkat desa dan pengurus BUMDes mengenai filosofi dan tata kelola BUMDes. Lebih jauh hasil studi kasus, proses pendirian BUMDes yang lebih “bottom up” di Desa Naggewer mendorong akuntabilitas dan tata kelola yang lebih baik dibandingkan pada desa yang pendirian BUMDes nya “top down” karena instruksi Bupati seperti yang terjadi di desa Kiarajangkung. Hasil survey menunjukkan bahwa rata rata BUMDes di dua kecamatan tersebut sudah memiliki dukungan legal memadai dan sudah membuat laporan keuangan secara berkala.]]>
Copyrights © 2021
