<![CDATA[Abstract: The dynamics of the local government system follow the dynamics of the law that overshadows it. Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has caused a shift in the power to review regional regulations district/city and even other legal structures in the regional government system. This shift in authority affects the implementation of local government functions, particularly at the district/city level. This article examines the consequences of shifting the authority to review regional regulations and regional head regulations for districts/cities. This study uses a regulatory approach and legal doctrine with a juridical analysis method. From the study that has been carried out, it is concluded that the testing of district/city regulations was initially carried out by the governor in the regional legislation process. However, since the Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, the governor no longer has the authority to do so. The authority to review district/city regulations is transferred to the Supreme Court. This shift of authority was initially an oversight executive review but later became a judicial review. However, the governor has the authority to limit the implementation of autonomy in regent/mayor regulations, but not to district/city regional regulations, which are also an element of deconcentration.Abstrak: Dinamika sistem pemerintahan daerah mengikuti dinamika hukum yang menaunginya. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 137/PUU-XIII/2015 telah menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pengujian peraturan daerah (perda) kabupaten/kota bahkan struktur hukum lain pada sistem pemerintahan daerah. Pergeseran kewenangan ini mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji tentang konsekuensi pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkepda) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan doktrin hukum dengan metode analisis yuridis. Dari kajian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa pengujian perda kabupaten/kota pada mulanya dilakukan oleh gubernur pada proses legislasi daerah. Akan tetapi semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015, gubernur tidak lagi memiliki kewenangan untuk itu. Adapun kewenangan pengujian perda kabupaten/kota beralih kepada Mahkamah Agung. Pergeseran kewenangan ini awalnya merupakan pengawasan executive review namun kemudian menjadi judicial review. Namun demikian, gubernur memiliki kewenangan melakukan pembatasan terhadap implementasi otonomi dalam peraturan bupati/walikota, tetapi tidak terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang juga merupakan unsur dekonsentrasi.]]>
Copyrights © 2020
