<![CDATA[Perselisihan hasil pemilihan kepala daerah membawa banyak dampak termasuk pada proses penyelesaiannya yang berpengaruh pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini hendak mengkaji bagaimanakah eksistensi peradilan khusus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, khususnya norma-norma yang terkait dengan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian pembentukan badan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu hal yang wajib agar proses penegakkan hukum dan keadilan terselenggara dengan lebih baik dan secara filosofis, Peradilan Khusus Pilkada didasarkan pada sila ke-lima dari falsafah bangsa (Pancasila), yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Arti penting Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia yakni sebagai bentuk reformasi kekuasaan kehakiman. Selain itu secara yuridispemilihan kepala daerah bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum mengingat didalam konstitusi PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Sehingga menyambut penyelenggaraan Pemilihan Nasional pada tahun 2027 sangat mendesak untuk segera membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.]]>
Copyrights © 2020
