<![CDATA[Tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis diantaranya adalah dalam proses pembangunan yang partisipatif dan efisien dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah. Untuk mengakomodir hal tersebut Pemerintah Pusat merespon situasi ini dilaksanakannya desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan secara nyata. Penelitian yang dilakukan berupa studi kasus tentang proses penyusunan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran dan serapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrenbang dan Reses yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Aspirasi masyarakat atau stakeholders melalui musrenbang telah terserap dalam APBD, jumlah masukan yang diajukan masyarakat melalui mekanisme musrenbang sebanyak 658 kegiatan dan telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2018 sebanyak 410 Kegiatan atau 62,3 persen sisa kegiatan yang tidak atau belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 245 Kegiatan atau 37,7 persen. Aspirasi masyarakat atau stakeholders melalui Reses telah terserap dalam APBD, jumlah masukan yang diajukan masyarakat melalui mekanisme Reses sebanyak 93 kegiatan dan telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2018 sebanyak 35 Kegiatan atau 38,46 persen, sisa kegiatan yang tidak atau belum terakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebanyak 248 Kegiatan atau 62,54 persen]]>
Copyrights © 2017
