Pola hubungan Negara dan masyarakat pasca reformasi Tahun 1998 yang ditandai dengan pergantian pemerintah rezim Orde Baru ke pemerintah hasil Pemilu tahun 1999 telah mengalami perubahan, seiring dengan bangkitnya kekuatan masyarakat madani (civil society)-, perubahan tersebut telah memunculkan sesuatu hal penting yaitu akuntabilitas public. Diam tulisan ini penulis berusaha mengupas permasalahan akuntabilitas public khususnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi di Indonesia.
Copyrights © 2002