Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paradigma : Journal of Science, Religion and Culture Studies
Suyana Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MODEL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH MELALUI MUNICIPAL BOND Suyana Hidayat
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 4 No 2 (2003): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

No Abstract
UNDANG UNDANG No. 25 TAHUN 1999 SEBAGAI SISTEM PEMBIAYAAN OTONOMI DAERAH Suyana Hidayat
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 3 No 2 (2002): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergantian pemerintah dari rezim Orde Baru yang sentralistik dan otoriter yang telah berkuasa selama 32 tahun ke pemerintahan demokratis hasil Pemilu Tahun 1999 merupakan babak baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia; yaitu dengan diberlakukanya Undang undang No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah. Bahwa untuk melaksanakan pemerintah daerah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang no 22 tahun 1999 selayaknya kepada pemerintah daerah kabupaten /kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi daerah diberikan sumber-sumber pendapatan; tulisan ini berusaha mengupas substansi Undang-Undang No 25 tahun 1999 serta aspek-aspek lainnya yang
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH Suyana Hidayat
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 3 No 2 (2002): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola hubungan Negara dan masyarakat pasca reformasi Tahun 1998 yang ditandai dengan pergantian pemerintah rezim Orde Baru ke pemerintah hasil Pemilu tahun 1999 telah mengalami perubahan, seiring dengan bangkitnya kekuatan masyarakat madani (civil society)-, perubahan tersebut telah memunculkan sesuatu hal penting yaitu akuntabilitas public. Diam tulisan ini penulis berusaha mengupas permasalahan akuntabilitas public khususnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi di Indonesia.
MODEL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH MELALUI MUNICIPAL BOND Suyana Hidayat
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 4 No 2 (2003): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

No Abstract
UNDANG UNDANG No. 25 TAHUN 1999 SEBAGAI SISTEM PEMBIAYAAN OTONOMI DAERAH Suyana Hidayat
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 3 No 2 (2002): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergantian pemerintah dari rezim Orde Baru yang sentralistik dan otoriter yang telah berkuasa selama 32 tahun ke pemerintahan demokratis hasil Pemilu Tahun 1999 merupakan babak baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia; yaitu dengan diberlakukanya Undang undang No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah. Bahwa untuk melaksanakan pemerintah daerah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang no 22 tahun 1999 selayaknya kepada pemerintah daerah kabupaten /kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi daerah diberikan sumber-sumber pendapatan; tulisan ini berusaha mengupas substansi Undang-Undang No 25 tahun 1999 serta aspek-aspek lainnya yang
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH Suyana Hidayat
PARADIGMA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN AGAMA, DAN BUDAYA Vol 3 No 2 (2002): PARADIGMA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, Agama dan Budaya
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam 45

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola hubungan Negara dan masyarakat pasca reformasi Tahun 1998 yang ditandai dengan pergantian pemerintah rezim Orde Baru ke pemerintah hasil Pemilu tahun 1999 telah mengalami perubahan, seiring dengan bangkitnya kekuatan masyarakat madani (civil society)-, perubahan tersebut telah memunculkan sesuatu hal penting yaitu akuntabilitas public. Diam tulisan ini penulis berusaha mengupas permasalahan akuntabilitas public khususnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi titik berat pelaksanaan otonomi di Indonesia.
Co-Authors