<![CDATA[Sejak lahirnya tanggal 2 Februari 2021, PP no 11 tentang BUMDES mendapatkan perhatian luar biasa hampir seluruh Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat(DAPM) seluruh Indonesia, pasalnya dalam PP ini pasal 73 ayat 1 menginstruksikan seluruh UPK DAPM untuk segera bertransformasi menjadi BUMDES Bersama paling lambat 2 tahun sejak PP diterbitkan. Hingga saat ini 8 bulan sudah berjalan belum ada tanda2 pembentukan dimaksud, sehingga peneliti tertarik mendalami faktor-faktor yang menjadi alasan ketidakpatuhan UPK DAPM lenggo Geni Sungai Tarab dalam implementasi PP tersebut. Menggunakan teori kebijakan oleh Ripley, dengan metodologi kualitatif berbasis deskriptif, peneliti mengkaji perspektif penolakan dengan metode wawancara dan pengambilan data bersifat purposif, di samping juga dengan study literatur. Kesimpulannya, banyak faktor seperti aspek legal formal, kekhawatiran penyalahgunaan aset, kelembagaan yang berbeda dan aspek pergesekan kepentingan di lapangan. Faktor ini menjadi pendorong bagi asosiasi UPK DAPM NKRI untuk mengajukan juducial review, hingga saat ini proses hukum tersebut masih berlanjut.]]>
Copyrights © 2021
