<![CDATA[Abstract: The purpose of this study was to determine the implementation of psycho-educational guidance service policies in assisting the task of developing elementary school students in the City of Kediri and to find out supporting factors, inhibiting factors, as well as the efforts implemented in overcoming obstacles in the implementation process. This research is a qualitative descriptive study of elementary schools in the city of Kediri, with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the psycho-educational guidance service policy is carried out by the class teacher as an additional task given by the principal. This is supported by the class teacher who is considered able to condition the class he is in. Some constraints experienced include the absence of BK counselors/school counselors, the provision of services not well programmed by class teachers, the government does not place BK teachers in public schools and if it is self-constrained with funds, and there is no counseling room in schools. While the solution applied in placing senior teachers as high-class teachers (grades 4,5,6), collaborating with related institutions (KPAI, BNN, Police), and school principals also directly involved in helping class teachers in helping solve problems learners.Keywords: Policy, Psycho-Educational Guidance Services, Development TasksAbstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif dalam membantu tugas perkembangan peserta didik SD di Kota Kediri dan untuk mengetahui faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang diterapkan dalam mengatasi hambatan dalam proses implementasinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sekolah dasar di kota Kediri, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan bimbingan psiko-edukatif dilaksanakan oleh guru kelas sebagai tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Hal tersebut didukung dengan guru kelas yang dinilai mampu mengondisikan kelas yang diampunya. Beberapa kendala yang dialami antara lain tidak adanya tenaga guru BK/konselor sekolah, pemberian layanan tidak terprogram dengan baik oleh guru kelas, pemerintah tidak menempatkan guru BK pada sekolah negeri dan bila mengadakan sendiri terkendala dengan dana, dan tidak adanya ruang konseling di sekolah. Sedangkan solusi yang diterapkan yaitu menempatkan guru senior sebagai guru kelas tinggi (kelas 4,5,6), mengadakan kerja sama dengan instansi yang terkait (KPAI, BNN, Kepolisian), dan kepala sekolah juga ikut terjun langsung membantu guru kelas dalam membantu menyelesaikan permasalahn peserta didik.Kata Kunci: Kebijakan, Layanan Bimbingan Psiko-Edukatif, Tugas Perlembangan]]>
Copyrights © 2020
