jurnal niara
Vol. 14 No. 2 (2021)

Implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Munawarah (Unknown)



Article Info

Publish Date
27 Feb 2021

Abstract

Pernikahan ideal adalah seorang perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun sedangkan laki-laki minimal 25 tahun. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi PUP, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi Program PUP Pertama, karakteristik masalah yang dihadapi oleh program PUP ini adalah permasalahan pernikahan dini yang cenderung sulit untuk diatasi. Kedua, karakteristik kebijakan yang masih menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketiga, lingkungan kebijakan yang belum mendukung sepenuhnya terhadap program. Faktor-faktor penghambat implementasi program diantaranya keanekaragaman sifat kelompok sasaran, ketidakjelasan isi program, kurangnya alokasi dana, partisipasi masyarakat kurang serta rendahnya sosial ekonomi dan kemajuan teknologi. Kemudian upaya untuk mengatasi faktor penghambat yaitu penyamaan pendapat tentang usia nikah, adanya teknik penyampaian dan kerjasama, alokasi dana untuk PIK-R dan BKR, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di PIK-R dan BKR. Upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat.Untuk meningkatkan implementasi PUP di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara maka disarankan untuk Kepala DPPKB Kabupaten Hulu Sungai Utara serta BKPB Kecamatan Amuntai Selatan agar lebih meningkatkan penyuluhan dan alokasi dana untuk Program PUP. Instansi-instansi terkait agar bisa saling bersinergi dan koordinasi dalam mengatasi pernikahan dini. Masyarakat diharapkan lebih mengenal lagi tentang PUP melalui partisipasi di PIK-R dan BKR di setiap desa

Copyrights © 2021






Journal Info

Abbrev

nia

Publisher

Subject

Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Description

The scope includes but is not limited to topics, e.g. public policy, administrative reform, corporate governance, collaborative governance, dynamic public services, e-government, digital governance, e-commerce, local government studies, multi-level governance, financial institutions, behavioral ...