<![CDATA[Pemerintah Kota Surabaya merasionalisasi anggaran, salah satunya dari dana pembangunan infrastruktur non-strategis, untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Realokasi APBD tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu bernomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Surabaya tentang dana infrastruktur yang telah direalokasikan. Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur dan memperoleh data berdasarkan berita yang valid. Pada penelitian kali ini ingin mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemkot Surabaya akan membawa dampak apa saja, sehingga dapat menyimpulkan efektivitas dan efisiensinya. Pada implementasinya, kebijakan ini tidak dapat menyenangkan semua pihak, salah satunya menyebabkan pengangguran bagi pekerja konstruksi. Namun dengan adanya pengalihan dana infrastruktur kepenanggulanan pandemi ini pemkot Surabaya bisa membeli hal-hal yang dapat menunjang penurunan jumlah kasus dan kesembuhan masyarakat yang terjangkit virus Covid-19. Penganggaran tersebut digunakan untuk pengadaan vaksinasi, sehingga dapat menciptakan herd immunity di masyarakat]]>
Copyrights © 2022
